Surabaya, Gesuri.id - Hampir setiap hari Wakil sekretaris DPC PDI Perjuangan Achmad Hidayat terima pengaduan wali murid terkait biaya pendidikan yang dinilai terlalu berat. Diantaranya permasalahan SPP, seragam hingga uang gedung serta daftar ulang.
Dirinya menilai di masa pandemi COVID-19 saat proses Kegiatan belajar mengajar tidak bisa berlangsung tatap muka dan pendapatan kebanyakan orang tua murid menurun bahkan ada yang di PHK dari tempat bekerja.
Baca: Banteng Tulungagung Persilakan Bakal Cawabup Cari Dukungan
"Saya berharap di Sekolah kan ada Komite bisa menjembatani permasalahan siswa, kalau ada yang keberatan bayar SPP tapi punya niat belajar terus dilarang mengikuti ujian kan kasihan. Sayang sekali karena sudah mematahkan semangat belajar siswa" Ujar Achmad
Dalam kesempatan itu pernah ditemui salah satu sekolah SMK Swasta di Surabaya Timur dan Pusat yang meminta siswanya tidak boleh mengikuti ujian karena belum membayar tunggakan SPP.
"Hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi, rata-rata jenjang pendidikan menengah Kejuruan. Sampai saat ini belum bada aturan tegas yang melindungi Hak-Hak siswa khususnya yang tidak mampu" Imbuh Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Baca: Evita Serukan Semua Pihak Bersatu Hadapi Intoleransi
Ia mencontohkan sekolah jenjang SD dan SMP yang berada dibawah pengelolaan dinas pendidikan kota Surabaya bisa tertangani dengan baik karena ada Mitra warga, bantuan biaya personal dan keringanan bagi warga tidak mampu.
Peran serta komite sekolah tidak bisa dilepaskan untuk dapat menjamin partisipasi peserta didik dari yang mampu hingga tidak mampu mendapatkan akses pendidikan yang baik.
