Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi warga terdampak penutupan tambang di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang, Kabupaten Bogor.
Pernyataan itu disampaikan Adian saat melakukan dialog terbuka bersama ratusan warga di Rev Coffee, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, pada Rabu (22/10/2025).
“Nah, kalau bapak sudah mengirimkan surat ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), kita bisa berkirim surat ke bagian Komisi terkait yaitu Komisi XII pertambangan. Kenapa? Dengan alasan kebijakan Gubernur Provinsi Jawa Barat ini dilarang,” ujar Adian Napitupulu dalam dialog tersebut.
Politikus PDI Perjuangan yang dikenal vokal itu menekankan pentingnya langkah administratif agar persoalan tambang dapat dibahas secara formal di DPR RI.
“Komisi II bidang pemerintahan daerah dengan permasalahan-permasalahan ini itu sebagainya itu kita bisa. Nah, pengaduan di RDPU ini akan menjadi landasan untuk kita bergerak,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Adian juga menegaskan bahwa pihaknya menunggu surat resmi dari masyarakat sebagai dasar perjuangan aspirasi di Senayan.
“Suratnya saya tunggu dari Aliansi Pemuda Cigudeg, Rumpin, Parungpanjang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Beserta dukungan warga masyarakat terdampak,” katanya.
Ia menutup dialog dengan pesan agar masyarakat tidak pasif dan segera menyiapkan dokumen pengaduan resmi agar aspirasinya dapat ditindaklanjuti secara konkret.
“Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu tidak mengirimkan surat, saya tunggu untuk DPR RI, Senayan-Jakarta, untuk kita suarakan,” ungkapnya.
Kehadiran Adian Napitupulu bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Doni Maradona Hutabarat dalam kegiatan tersebut menjadi bukti nyata keterlibatan wakil rakyat dalam merespons keresahan masyarakat bawah. Keduanya tidak hanya mendengar keluhan warga, tetapi juga membuka jalan agar aspirasi mereka dapat masuk ke dalam proses pengambilan kebijakan nasional.
Diketahui, penutupan tambang di Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang telah menimbulkan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal.
Ribuan warga, termasuk sopir truk, buruh tambang, dan pelaku UMKM, kini menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat kebijakan tersebut.
Langkah cepat legislator seperti Adian diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, agar kebijakan pertambangan ke depan lebih manusiawi, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat kecil.
