Sintang, Gesuri.id - PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telag mendistribusikan 5.198 paket
paket sembako kepada warga terdampak banjir di pesisir sungai kapuas, Kabupaten Sintang, Sabtu (13/11).
Total bantuan paket sembako PDI Perjuangan Kalbar untuk warga terdampak banjir mencapai 49 ton beras.
"Hari ini saya membagikan langsung kurang lebih 1.400 paket sembako ke beberapa desa pesisir kapuas dan Ketungau Hilir. Setelah bersama Ibu Mensos meninjau bencana banjir di Sekadau, Melawi dan Sintang beberapa waktu lalu," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar, Lasarus.
Baca: Lasarus Salurkan 26 Ton Beras Bantu Korban Banjir di Sintang
"Kemarin saya kembali ke Sintang untuk memastikan Posko yang kami buat dapat menyalurkan bantuan secepatnya. Saya berharap upaya saya dan PDI Perjuangan Kalbar serta seluruh elemen yang hari ini bergerak membantu korban banjir dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa bencana," kata Lasarus.
5.198 paket sembako sudah didistribusikan ke sejumlah kecamatan terdampak banjir, mulai dari Kecamatan Sintang, Dedai, Kelam Permai, Sepauk, Tempunak, Binjai Hulu, dan Ketungau Hilir.
Menurut Lasarus pihaknya berupaya untuk menjangkau masyarakat terdampak banjir. Tidak hanya melibatkan relawan Lasarus Peduli untuk mengemas paket sembako dan distribusi, tapi juga mahasiswa dan masyarakat.
Baca: Lasarus Minta Pemda Kejar Industri Sawit Bantu Korban Banjir
"Semua relawan yang aktif per hari 100 yang aktif, mereka ada mahasiswa di luar pengurus partai. Mereka memang kita libatkan sekalian untuk belajar, lah, bagaimana kita bersama-sama ketika ada bencana seperti ini," ujar Ketua Komisi V DPR RI.
Total 49 ton beras bantuan dari PDI Perjuangan Kalbar, untuk warga terdampak banjir. Selain beras, ada juga ribuan dus mi instan, telur, air mineral, 5 ton gula, 1,7 ton kopi dan masih banyak lagi item bantuannya.
"Kondisi banjir sudah mulai turun. mudah-mudahan ini akan terus turun dan bisa normal kembali. Kita berdoa banjir lekas surut. Kita mengandalkan kekuatan kita orang-orang yang baik hati. yang sebenarnya punya hak ekseskusi adalah pemerintah daerah yang kita lihat saat ini masih minim langkah yang diambil di lapangan," jelas Lasarus.
