Jakarta, Gesuri.id – Indonesia memproduksi 56,98 juta ton sampah setiap tahun. Dari jumlah itu, hanya 33,74 persen atau 19,22 juta ton yang terkelola. Sisanya, 66,26 persen atau 37,76 juta ton, berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).
Angka itu berasal dari riset Tenggara Strategics yang dipublikasikan Katadata, Februari 2026. Bebannya tidak berhenti pada soal kebersihan: asma naik 40 persen dan diare 72 persen di sekitar TPA, risiko demam berdarah tujuh kali lipat, dan metana TPA menyumbang 2–3 persen emisi gas rumah kaca nasional.
Di tengah angka itu, enam kepala daerah dari PDI Perjuangan memaparkan capaian masing-masing dalam talkshow "Kepala Daerah dalam Pengelolaan Sampah" pada Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Jarak paling mencolok datang dari Banyumas. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, rata-rata nasional pengelolaan sampah masih di kisaran 25–39 persen, sementara Banyumas sudah 77 persen.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menjelaskan ekonominya. Setelah TPA ditutup paksa warga pada 2018, kabupaten itu membangun rantai pengolahan tanpa TPA: 75 bank sampah, 64 Pusat Daur Ulang (PDU) desa, 11 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) kecamatan, dan satu TPST berbasis lingkungan dan edukasi. Plastik diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF), bahan untuk pabrik semen, sampah organik menjadi kompos, dan bahan bakar jumputan padat untuk PLTU.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
"Tahun 2018 sampai saat darurat sampah, APBD yang digelontorkan lebih dari Rp30 miliar per tahun. Di tahun ini saya menganggarkan Rp10,8 miliar," katanya.
"Saya sudah bisa menghasilkan uang per bulan dari sampah antara 2 sampai 3 miliar," tambahnya.
Sementara itu, Banyuwangi menempuh jalur berbeda. Capaian pengelolaan sampah naik dari 24 persen pada 2021, 61 persen pada 2024, menjadi hampir 69 persen pada 2025 lewat 33 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), termasuk bantuan Project STOP di Kecamatan Muncar. "Ketika kesadaran masyarakat tidak ada, semua itu akan menjadi percuma," ujar Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.
Surabaya mengklaim mengolah 98 persen sampahnya dengan bertumpu pada Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo. "Peran kepala daerah adalah sebagai orkestra, pemimpin orkestra," kata Wali Kota Eri Cahyadi.
Perdebatan yang jarang terbuka
Pemerintah menempuh jalur sampah menjadi listrik. Lewat Perpres 109/2025, Danantara menargetkan 33 fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik hingga 2029. Rekam jejaknya pendek: dari 12 proyek PLTSa sejak 2016, baru Benowo (Surabaya) dan Putri Cempo (Surakarta) yang beroperasi. Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya berkapasitas 1.500 ton per hari baru 20 persen per Oktober 2026, dengan target operasi 2028.
Di titik itu para kepala daerah berbeda pendapat. "Zero Waste to Energy itu untuk Singapura. Indonesia itu negara kepulauan yang besar. Zero Waste to Energy tidak mungkin dilaksanakan menurut pendapat saya," ujar Bupati Sadewo.
Alasannya aritmatika: tipping fee yang ditanggung daerah jauh lebih tinggi daripada nilai energi yang dihasilkan.
Bali dan Surabaya justru mengandalkan jalur itu untuk volume sampah terbesar. Basuki Tjahaja Purnama menawarkan jalan tengah. "Kesulitan kita ketika kita bawa mau jual jadi listrik: bukan listrik energi, listrik money," kata Basuki.
Baca: Ganjar Pranowo Dorong Gerakan Pengolahan Sampah
Pendekatan PDI Perjuangan: Insentif Finansial ke Kantong Warga
Perbedaan lain adalah ke mana nilai tambah sampah berakhir. Di Banyumas, pengelolaan dijalankan 2.400 karyawan yang sebagian besar warga sekitar, dan pupuk hasil olahan dibagikan gratis ke petani. Di Trenggalek, uang kembali ke rekening siswa lewat program Sangu Sampah, dan Bupati Mochamad Nur Arifin memilih hadiah Rp200 juta untuk lomba kebersihan RT/RW ketimbang menggaji petugas.
"Selama sistem ini berjalan, saya pokoknya ngempet, nggak mau narik iuran sampah ke warga, meskipun ada konsep polluters must pay tax," kata Gus Ipin.
Sebaliknya, skema berbasis fasilitas besar mengalirkan dana ke operator: PSEL Denpasar Raya menelan investasi sekitar Rp3 triliun, ditambah jaminan kompensasi bagi PLN dan pembebasan PPN lewat Perpres 109/2025. Ahok menyoroti risiko di sisi pengelolaan. Ia mengklaim tipping fee sampah Jakarta saat ia menjabat mencapai "hampir 400 miliar" setahun.
Ahok pun mengingatkan satu hal praktis bagi daerah yang baru memulai. "Yang penting buat kita kepala daerah yang mau memulai ini: jangan salah investasi," katanya.
