Jakarta, Gesuri.id - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengungkapkan capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Banyuwangi meningkat signifikan hingga hampir 99 persen pada 2025.
Pencapaian tersebut merupakan hasil pengembangan infrastruktur pengolahan sampah berbasis masyarakat, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), serta pelibatan sekolah dan masyarakat dalam membangun budaya peduli lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Ipuk saat mengikuti talkshow bertajuk "Kepala Daerah dalam Pengelolaan Sampah" secara daring melalui Zoom dalam rangkaian Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 bertema "Merawat Pertiwi" di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Dalam pemaparannya, Ipuk menegaskan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan inovasi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Menurutnya, kondisi geografis Banyuwangi yang merupakan salah satu kabupaten terluas di Jawa Timur menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola dan mengangkut sampah.
"Seperti yang saya tadi mendengar dari awal sampai akhir Pak Gubernur menyampaikan berkaitan dengan inovasi-inovasi daerah masing-masing untuk pengelolaan sampah. Ya memang kalau kita bicara masalah sampah ini bagian itu bagaimana kalau berarti di Banyuwangi itu membangun tatanan dasar dan juga membuat kebiasaan bahwa wilayah masyarakat kita ini masih sangat kecil sekali berbeda dengan tempat bersama-sama," ujar Ipuk.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Ia menjelaskan, Banyuwangi memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata dan penggerak ekonomi daerah. Karena itu, persoalan sampah harus ditangani secara serius agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat maupun wisatawan.
Menurut Ipuk, pemerintah daerah perlu membangun komitmen bersama dengan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, dunia usaha, hingga komunitas lingkungan. Seluruh proses pengelolaan harus mencakup pengurangan sampah, pengangkutan, pengolahan, pembiayaan, serta pembagian tanggung jawab yang jelas.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi Banyuwangi adalah jarak pengangkutan sampah dari desa-desa yang dapat mencapai 80 kilometer. Kondisi tersebut tentu berbeda dengan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan yang memiliki jarak lebih dekat.
"Jadi menjadi salah satu tantangan kami yaitu bagaimana mengangkut sampah dari desa yang jaraknya 80 km. Itu tidak sama dengan mengangkut sampah di kota yang ada. Maka itu memang pendekatan kami adalah bagaimana membangun jaringan pengolahan sampah dikurangi dan diolah sedekat mungkin dengan sumbernya," jelasnya.
Karena itu, Pemkab Banyuwangi memilih pendekatan pengelolaan sampah dari sumbernya. Strategi tersebut dinilai lebih efektif untuk mengurangi biaya pengangkutan, memperkecil volume sampah yang dibawa ke tempat pemrosesan akhir (TPA), serta mengoptimalkan pemanfaatan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi.
Ipuk kemudian memaparkan capaian pengelolaan sampah Banyuwangi yang menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data yang disampaikannya, sampah yang terkelola pada 2023 mencapai sekitar 34 persen, meningkat menjadi 51 persen pada 2024, dan hampir 99 persen pada 2025.
"Terkait dengan data sistem informasi pengelolaan sampah nasional pada tahun 2023, sampah di Banyuwangi sudah terkelola sekitar 34 persen. Tahun 2024 51 persen dan tahun 2025 ini sudah mencapai hampir 99 persen. Jadi dalam 2 tahun sampah di Banyuwangi sudah terkelola naik berkali-kali lipat dengan beberapa sistem yang kita lakukan di kampung-kampung yang ada di Banyuwangi," ungkapnya.
Untuk mendukung pencapaian tersebut, Banyuwangi telah memiliki 33 TPS 3R yang menjadi pusat pengelolaan sampah dari rumah tangga. Di fasilitas tersebut, sampah dipilah berdasarkan jenisnya, kemudian diolah sesuai karakteristik dan potensi pemanfaatannya.
Sampah organik diolah menjadi kompos maupun pakan ternak, sementara sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi dipilah untuk dimanfaatkan atau disalurkan kepada pihak yang dapat mengolahnya. Adapun residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali baru dibawa ke TPA.
Dengan pola tersebut, sampah yang harus diangkut ke TPA dapat ditekan secara signifikan. Selain menghemat biaya operasional, pendekatan ini juga mengurangi kebutuhan perjalanan pengangkutan sampah dari wilayah permukiman menuju tempat pemrosesan akhir.
Ipuk juga menyampaikan bahwa Pemkab Banyuwangi terus memperluas pembangunan fasilitas pengolahan sampah melalui kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Salah satunya melalui Project STOP yang dikembangkan di Kecamatan Muncar. Program tersebut melibatkan pemerintah, organisasi nonpemerintah, serta sektor swasta, termasuk perusahaan dari Jerman dan Australia. Melalui kolaborasi tersebut, dibangun fasilitas pengolahan sampah berbasis TPS 3R yang mendapat apresiasi hingga tingkat internasional.
Keberhasilan tersebut kemudian dikembangkan melalui program Banyuwangi Hijau dengan skema kerja sama dan pembiayaan dari berbagai pihak. Pemkab Banyuwangi juga memperluas pembangunan klaster-klaster TPS 3R di sejumlah kecamatan untuk menjangkau wilayah yang lebih luas.
Dalam pemaparannya, Ipuk menyebut sejumlah fasilitas pengolahan sampah yang dikembangkan melalui dukungan berbagai mitra, termasuk fasilitas di Kecamatan Songgon dan wilayah lainnya. Salah satu fasilitas dirancang untuk menangani sekitar 160 ton sampah per hari, sementara fasilitas lainnya memiliki kapasitas pengolahan sekitar 84 ton dan 50 ton sampah per hari.
Menurutnya, pengembangan klaster TPS 3R menjadi solusi penting mengingat luas wilayah Banyuwangi yang membutuhkan sistem pelayanan persampahan yang menjangkau hingga tingkat kecamatan.
Selain membangun infrastruktur, Pemkab Banyuwangi juga mengembangkan gerakan edukasi lingkungan melalui program SAS atau Sekolah Asuh Sungai dan Sukses Sampah. Program tersebut merupakan pengembangan dari gerakan Siswa Asuh Sebaya yang telah dimulai sejak 2014.
Melalui program SAS, sekolah dan kampus, khususnya yang berada di sekitar aliran sungai, didorong menjadi motor penggerak perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Ipuk menjelaskan, sungai selama ini kerap menjadi tempat pembuangan sampah yang tidak terlihat secara langsung. Karena itu, sekolah dan kampus yang berada di sekitar sungai diberikan tanggung jawab untuk ikut merawat lingkungan sungai sekaligus mengedukasi masyarakat di sekitarnya.
"Kenapa kami tempatkan sekolah, dari sekolah dasar sampai program ini, ini adalah bagaimana mereka kita tempatkan sebagai motor penggerak transformasi budaya lingkungan yang ada di Banyuwangi. Berkaitan dengan siswa asuh, atau sekolah asuh sungai dan sampah ini, ini memang bagian penting bagaimana kita mengedukasi anak-anak kita agar mereka juga punya kepedulian terhadap keberadaan lingkungan," paparnya.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur dan penyediaan teknologi pengolahan sampah tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa disertai perubahan perilaku masyarakat. Kesadaran dan keterlibatan warga menjadi faktor penting agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ipuk bahkan mengakui masih terdapat persoalan pengelolaan sampah di sejumlah wilayah Banyuwangi. Salah satunya terjadi di kawasan sungai sepanjang sekitar 200 meter yang dipenuhi lebih dari 7,5 ton sampah.
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah karena menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak cukup diselesaikan hanya dengan menyediakan fasilitas pengolahan, tetapi juga membutuhkan kedisiplinan masyarakat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Banyuwangi mengajak berbagai unsur masyarakat, komunitas, dunia usaha, dan pemerintah bekerja bersama melalui sejumlah langkah penanganan.
Pertama, melakukan pembersihan sungai secara bersama-sama. Kedua, mencegah masyarakat membuang sampah ke sungai melalui pemasangan papan larangan di sejumlah titik strategis. Ketiga, melakukan pemantauan secara rutin untuk mengawasi aktivitas pembuangan sampah. Keempat, memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha agar terlibat dalam pengurangan dan pengolahan sampah.
Ipuk menegaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat harus dimulai dari lingkungan terdekat, seperti rumah tangga, sekolah, dan sungai di sekitar permukiman.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
"Bagi kami, Bapak-Ibu sekalian, hal-hal seperti ini tidak selalu dimulai dari poin-poin yang besar. Bagaimana melakukan ini? Bisa dimulai dari tempat yang paling dekat, dari dapur rumah kita, dari halaman sekolah anak kita, dan dari sungai di belakang kampung kita," tuturnya.
Ia mengakui upaya pengelolaan sampah di Banyuwangi masih membutuhkan proses panjang. Masih terdapat masyarakat yang perlu mendapatkan akses dan pelayanan pengangkutan sampah secara lebih baik. Namun, ia optimistis kolaborasi berbagai pihak dan pembiasaan sejak usia sekolah dapat memperkuat kesadaran lingkungan.
"Kami belum selesai tentu, terkait dengan mengolah sampah. Masih banyak warga yang harus menjangkau layanan sampah, tetapi kami percaya, dengan kerja sama banyak pihak, kalau anak-anak sudah terbiasa mengolah sampah dan bertanggung jawab terhadap sampahnya, Insya Allah kami yakin, yang benar-benar sebetulnya akan melalui dan menurut kami berhasil," ungkapnya.
Ipuk berharap pengelolaan sampah di Banyuwangi tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mampu membangun budaya masyarakat yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, upaya merawat bumi dapat menjadi gerakan bersama yang dimulai dari rumah, sekolah, hingga lingkungan masyarakat.
