Bayangkan sebuah meja kayu di ruang makan Indonesische Clubgebouw, Jalan Kramat Raya 106, Batavia, pada suatu pagi di bulan Agustus 1928. Di atas meja itu tidak ada naskah proklamasi, tidak ada teks ikrar yang akan mengguncang dunia. Yang ada hanyalah secarik kertas berisi hitungan-hitungan. Beberapa pemuda duduk mengelilinginya, dan angka yang tertulis di kertas itu adalah f 250,-—dua ratus lima puluh gulden. Jumlah itu diperlukan untuk menyelenggarakan sebuah kongres yang belum tentu berhasil: sewa tiga tempat, biaya sosialisasi, dan akomodasi.
Di sinilah letak salah satu bagian paling jarang dibicarakan dari sejarah Sumpah Pemuda. Kita hafal bunyi ikrarnya, kita kenal nama-nama perumusnya, tetapi kita hampir tidak pernah bertanya: dari mana uangnya? Padahal, jawaban atas pertanyaan itu justru membuka jendela ke dalam cara berpikir para pemuda 1928. Sebelum mereka bersedia mengikrarkan “satu bangsa”, mereka terlebih dahulu harus membuktikan bahwa mereka bisa membiayai diri sendiri—tanpa subsidi kolonial, tanpa belas kasihan siapa pun.
250 Gulden dan Kenyataan yang Harus Dihadapi
Hitungan f 250 itu bukanlah angka yang lahir dari ruang hampa. Ia muncul dalam pertemuan di Clubgebouw, ketika utusan dari Jong Sumatranen Bond, Jong Java, Jong Islamieten Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Bataks Bond, Pemuda Kaum Betawi, PPPI, dan Pemuda Indonesia duduk bersama membicarakan waktu, tempat, dan biaya kongres. Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa kongres akan berlangsung pada Oktober 1928, selama satu hari dua malam, di tiga gedung yang letaknya berlainan.
Keputusan menggunakan tiga gedung bukanlah kemewahan. Ia adalah strategi bertahan. Satu gedung yang dipakai terus-menerus terlalu mencolok, terlalu mudah diawasi, dan terlalu mudah dibubarkan. Tiga gedung memungkinkan kongres berlangsung dalam rangkaian yang terpisah-pisah, lebih tenang, dan lebih sulit dipatahkan sekaligus. Namun, konsekuensinya jelas: biaya sewa berlipat. Uang f 250 itu harus menutup sewa Katholieke Jongenlingen Bond, Oost Java Bioscoop, dan Indonesische Clubgebouw, ditambah biaya sosialisasi ke berbagai organisasi dan akomodasi bagi para utusan.
Untuk memahami beratnya angka itu, kita perlu sebuah pembanding. Di gedung yang sama—Kramat 106—para pelajar yang tinggal di sana membayar 12,5 gulden per orang setiap bulan, dan jumlah itu setara dengan 40 liter beras pada masa itu. Artinya, f 250 bukan sekadar uang saku. Ia setara dengan dua puluh bulan sewa kamar seorang pelajar, atau delapan ratus liter beras—sebuah jumlah yang, bagi organisasi pemuda yang kasnya sering kosong, bukanlah perkara kecil.
Tujuh Organisasi, Tiga Puluh Lima Gulden
Karena itu, keputusan pembiayaan menjadi bagian dari keputusan politik itu sendiri. Dalam pertemuan Agustus 1928, disepakati bahwa biaya kongres tidak akan ditanggung oleh satu organisasi, melainkan oleh kira-kira tujuh organisasi peserta. Setiap organisasi yang ikut serta diwajibkan membayar f 35,- (tiga puluh lima gulden), dan pihak lain yang ingin menyumbang diterima, asal tidak mengikat.
Angka f 35 itu penting bukan karena nilainya, tetapi karena maknanya. Jika satu organisasi membayar lebih besar dari yang lain, ia bisa mengklaim hak istimewa. Jika satu organisasi menanggung semuanya, kongres itu berubah menjadi kongresnya organisasi tersebut. Dengan iuran yang sama rata, setiap organisasi—baik yang besar seperti Jong Java maupun yang lebih kecil seperti Jong Celebes atau Jong Ambon—berdiri setara di meja perundingan. Tidak ada yang merasa “membiayai” yang lain. Tidak ada yang merasa “dibiayai”. Yang ada hanyalah tujuh organisasi yang menanggung bersama sebuah peristiwa yang bukan milik siapa pun, melainkan milik semua.
RRI mencatat bahwa seluruh biaya kegiatan itu “ditanggung secara swadaya melalui iuran dan sumbangan sukarela antar organisasi pemuda”, dan menyebutnya sebagai “cerminan semangat mandiri dan gotong royong yang kuat di kalangan generasi muda kala itu”. Kata “swadaya” di sini bukanlah kata yang romantis. Ia adalah kata yang lahir dari keterpaksaan: tidak ada dana dari pemerintah kolonial, tidak ada sponsor dari perusahaan Belanda, tidak ada donatur kaya yang mau menanggung semuanya. Satu-satunya sumber dana adalah kantong organisasi-organisasi itu sendiri—kantong yang, menurut catatan sejarah, sering kali kosong karena banyak anggota menunggak iuran.
Uang yang Dikumpulkan dari “Tidak Ada”
Di sinilah kisah f 250 itu menjadi lebih dari sekadar catatan keuangan. Para pemuda itu tidak hanya harus mengumpulkan uang; mereka harus menciptakannya dari ketiadaan. Panitia membentuk tim di beberapa tempat yang bertugas bekerja sama untuk keperluan kongres dan berhak mengumpulkan dana bagi keperluan itu. Mereka juga meminta perkumpulan pemuda lainnya untuk bekerja sama atau mendukung kongres.
Namun, penggalangan dana bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan sambil lalu. Di tengah kesibukan belajar hukum, kedokteran, dan berbagai disiplin lain, para pemuda itu harus menyisihkan waktu untuk mengetuk pintu organisasi lain, menjelaskan pentingnya kongres, dan meminta sumbangan. Mereka harus meyakinkan bahwa kongres ini bukanlah kongresnya PPPI atau Jong Java, melainkan kongres semua pemuda Indonesia. Dan mereka harus melakukannya tanpa janji imbalan, karena sumbangan yang diterima “asal tidak mengikat”—artinya, penyumbang tidak boleh menuntut apa pun sebagai balasannya.
Ada juga Bendahara yang harus mengelola uang itu: Amir Sjarifuddin, seorang pemuda Batak berusia 21 tahun yang duduk di kursi bendahara mewakili Jong Bataks Bond. Tugasnya bukanlah berbicara di mimbar atau merumuskan ikrar. Tugasnya adalah memastikan bahwa f 250 itu cukup—untuk menyewa tiga gedung, untuk mencetak dan menyebarkan undangan, untuk menampung para utusan yang datang dari luar kota. Di antara nama-nama besar seperti Soegondo, Yamin, dan Djoko Marsaid, nama Amir sering hanya disebut sebagai “Bendahara”. Namun, tanpa pembukuan yang rapi dan pengelolaan yang cermat, kongres itu bisa berhenti sebelum dimulai, bukan karena polisi Belanda, melainkan karena kehabisan uang.
Ketika Uang Menjadi Bukti Kemerdekaan
Ada satu hal yang membuat kisah f 250 ini berbeda dari sekadar kisah penggalangan dana biasa. Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda tidak memberikan dana untuk kegiatan organisasi pergerakan. Bahkan, jika ada organisasi yang menerima dana dari pemerintah, ia akan kehilangan kredibilitas di mata rakyat. Kemerdekaan finansial adalah bagian dari kemerdekaan politik. Organisasi yang dibiayai kolonial adalah organisasi yang tidak merdeka.
Dengan membiayai kongres mereka sendiri, para pemuda 1928 sedang mengirimkan pesan yang jelas: bahwa persatuan yang mereka bangun tidak bergantung pada belas kasihan siapa pun. Mereka tidak meminta izin untuk bersatu. Mereka tidak meminta dana untuk bersatu. Mereka membayar sendiri harga dari persatuan itu—f 35 per organisasi, f 250 secara keseluruhan—dan dalam prosesnya, mereka membuktikan bahwa bangsa ini bisa berdiri di atas kaki sendiri.
Suasana menjelang kongres, seperti yang dikenang R. Soeharto—pemuda yang turut mempersiapkan kongres dan kelak menjadi dokter pribadi Soekarno—bukanlah suasana euforia. Di pagi hari 28 Oktober 1928, di ruang makan Clubgebouw, “tak ada diskusi serius atau canda” seperti biasanya. “Hampir semua pemuda yang ada di gedung itu tenggelam dalam pikiran masing-masing, mereka serius memikirkan kegiatan kongres yang akan digelar di tempat tersebut.”. Kecemasan itu bukan hanya tentang pidato atau perdebatan. Ia juga tentang apakah uang yang mereka kumpulkan cukup, apakah gedung-gedung itu sudah siap, apakah para utusan dari daerah akan datang.
Epilog: Dua Ratus Lima Puluh Gulden yang Mengubah Sejarah
Pada malam 28 Oktober 1928, ketika Soegondo Djojopoespito membacakan keputusan kongres dan W.R. Supratman memperdengarkan alunan biola “Indonesia Raya”, tidak ada yang menyebut angka f 250 dalam ikrar. Tidak ada yang berterima kasih kepada tujuh organisasi yang masing-masing menyumbang f 35. Sejarah, seperti biasa, mengingat kata-kata, bukan pembukuan.
Namun, justru di situlah letak kejujuran peristiwa ini. Sumpah Pemuda tidak lahir dari langit. Ia lahir dari rapat-rapat yang menghitung gulden, dari iuran yang dikumpulkan dengan susah payah, dari bendahara yang menjaga agar pengeluaran tidak melebihi anggaran. Para pemuda itu tidak hanya berani bersumpah. Mereka berani membayar harga dari sumpah itu—dan harga itu, pada tahun 1928, adalah f 250, tujuh organisasi, dan tiga puluh lima gulden dari masing-masing organisasi yang percaya bahwa Indonesia layak diperjuangkan.
Ikuti rangkaian publikasi Sumpah Pemuda ini dan sambut Merah Muda Fest pada 25 Oktober 2026. Mari lanjutkan semangat Sumpah Pemuda dengan menjadi bagian dari Millennium Public Pulse 28 pada 28 Oktober 2028. Informasi lebih lanjut mengenai acara dapat diakses melalui merahmudafest.com.
