JALAN Kramat Raya 106 di Batavia, awal Mei 1928. Di sebuah rumah pondokan pelajar yang bernama Indonesische Clubgebouw, para pemuda dari berbagai organisasi duduk melingkar. Ada yang datang dari Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Bataks Bond, Jong Islamieten Bond, Pemoeda Indonesia, Pemoeda Kaoem Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Mereka belum bicara tentang ikrar. Mereka bicara tentang hal-hal yang jauh lebih membosankan, tetapi jauh lebih menentukan: siapa yang akan menjadi panitia, kapan kongres digelar, di mana tempatnya, dan dari mana biayanya.
Sumpah Pemuda yang kita kenang setiap 28 Oktober bukanlah hasil dari satu malam yang ajaib. Ia adalah buah dari rapat-rapat panjang yang berlangsung berbulan-bulan sebelum kongres itu sendiri. Di ruang-ruang pertemuan itulah, ego kedaerahan mulai diuji, perbedaan pendapat mulai diasah, dan kompromi mulai ditempa. Tanpa rapat-rapat itu, tidak akan ada malam 28 Oktober.
Warisan yang Retak: Kongres Pemuda I dan Perdebatan yang Tak Selesai
Untuk memahami mengapa rapat-rapat persiapan Kongres Pemuda II menjadi begitu penting, kita perlu mundur ke 30 April–2 Mei 1926. Di Gedung Vrijmetselaarsloge—yang oleh rakyat Jakarta dijuluki “Gedung Setan”—Kongres Pemuda I digelar. Kongres ini dipimpin oleh Mohammad Tabrani, seorang wartawan muda dari Jong Java yang membuka forum dengan pidato penyemangat untuk melepaskan diri dari penjajahan.
Namun, semangat itu segera berbenturan dengan kenyataan. Dalam kongres yang berlangsung tiga hari itu, terjadi perdebatan sengit antara Tabrani dan Mohammad Yamin tentang nama bahasa persatuan. Tabrani mengajukan “Bahasa Indonesia”, dengan alasan bahwa jika para pemuda telah mengakui “bertumpah darah yang satu, Tanah Air Indonesia” dan “berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia,” maka bahasa yang dipakai pun harus bernama Indonesia. Yamin bersikukuh pada “Bahasa Melayu”, karena bahasa itulah yang secara faktual telah menjadi bahasa pergaulan antarsuku di Nusantara.
Perdebatan itu tidak menemukan titik temu. Kongres Pemuda I berakhir dengan keputusan yang tidak tegas. Meskipun kongres itu berhasil menetapkan bahwa kemerdekaan Indonesia menjadi cita-cita bersama dan bahwa setiap organisasi pemuda harus mempersatukan diri dalam satu wadah kebangsaan, rumusan tentang bahasa persatuan tetap menggantung. Di balik layar, federasi antara Jong Java dan Jong Sumatranen Bond juga gagal terbentuk. Luka itu akan terus membayangi hubungan kedua organisasi terbesar itu selama dua tahun berikutnya.
Kegagalan Kongres Pemuda I adalah kegagalan yang produktif. Ia mengajarkan kepada para pemuda bahwa persatuan tidak bisa dibangun di atas retorika semata. Ia membutuhkan kerja organisasi yang konkret: rapat, panitia, anggaran, dan kompromi.
2 Mei 1928: PPPI Mengambil Inisiatif
Dua tahun setelah Kongres Pemuda I, PPPI—organisasi mahasiswa yang digerakkan oleh Soegondo Djojopoespito—mengambil inisiatif untuk menyelidiki hambatan-hambatan apa saja yang membuat Kongres Pemuda I gagal. Pada 2 Mei 1928, bertempat di Clubgebouw, Jalan Kramat Raya, para pemuda pelajar dari berbagai organisasi berkumpul. Dalam pertemuan itu, mereka menyepakati untuk mengadakan Kongres Pemuda II.
Kesepakatan itu bukanlah kesepakatan yang lahir dalam sekejap. Di ruangan itu, hadir utusan dari Jong Islamieten Bond, Pemoeda Indonesia, Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Bataks Bond, Pemoeda Kaoem Betawi, dan PPPI. Mereka semua memiliki kepentingan, identitas, dan ego masing-masing. Tetapi mereka juga memiliki satu kesadaran yang sama: bahwa jika mereka terus terpecah, kolonialisme Belanda akan terus menguasai mereka.
Pertemuan 2 Mei 1928 adalah fondasi pertama dari Kongres Pemuda II. Namun, fondasi itu belum cukup. Masih dibutuhkan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk mematangkan rencana.
3 Mei 1928: Di Mana Keraguan JIB Diuji
Keesokan harinya, 3 Mei 1928, PPPI kembali mengundang pimpinan organisasi-organisasi pemuda ke Clubgebouw. Pertemuan ini menjadi titik krusial dalam sejarah persiapan Sumpah Pemuda, karena di sinilah Jong Islamieten Bond (JIB)—organisasi pemuda Islam yang tidak didasarkan pada identitas etnis—menegaskan posisinya.
JIB, yang lahir pada 1 Januari 1925 dari rahim perpecahan di Jong Java, adalah organisasi yang plural dan lintas suku. Namun, kehadirannya dalam badan kontak sempat ditentang oleh beberapa organisasi, yang menganggap JIB “hanya berdasarkan agama” dan tidak bersifat nasionalis. Apalagi, dalam pertemuan itu, Jong Java menganjurkan agar badan yang akan dibentuk “berdiri atas kebangsaan dan netral terhadap agama”—sebuah prinsip yang, di mata JIB, berpotensi mengerdilkan identitas keislaman mereka.
Dalam pertemuan 3 Mei 1928 itu, JIB menegaskan dukungannya terhadap program fusi, tetapi dengan satu syarat: fusi harus berdasarkan dasar Islam. Posisi ini bukanlah posisi yang mudah. Di satu sisi, JIB ingin menjadi bagian dari persatuan. Di sisi lain, JIB tidak ingin kehilangan identitas keislamannya dalam arus nasionalisme yang sedang tumbuh. Ketegangan ini akan terus berlanjut hingga kongres, dan akan mencapai puncaknya dalam perdebatan antara Ma’moen Ar Rasjid dan Mohammad Yamin pada rapat pertama Kongres Pemuda II.
12 Agustus 1928: Panitia Terbentuk, Kompromi Dimulai
Pertemuan paling menentukan terjadi pada 12 Agustus 1928. Dalam pertemuan ini, para pemuda dari berbagai organisasi kembali berkumpul dan menyepakati pembentukan panitia kongres. Mereka juga menyepakati waktu, tempat, dan tujuan kongres.
Susunan panitia yang terbentuk adalah kompromi yang cermat. Setiap organisasi besar mendapatkan kursi, dan tidak ada organisasi yang merangkap jabatan:
Ketua: Soegondo Djojopoespito (PPPI)
Wakil Ketua: R.M. Djoko Marsaid (Jong Java)
Sekretaris: Mohammad Yamin (Jong Sumatranen Bond)
Bendahara: Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond)
Pembantu I: Johan Mohammad Cai (Jong Islamieten Bond)
Pembantu II: R. Katja Soengkana (Pemoeda Indonesia)
Pembantu III: R.C.L. Sendoek (Jong Celebes)
Pembantu IV: Johannes Leimena (Jong Ambon)
Pembantu V: Mohammad Rochjani Su’ud (Pemoeda Kaoem Betawi)
Susunan ini bukanlah sekadar daftar nama. Ia adalah pernyataan politik: bahwa persatuan Indonesia tidak dimonopoli oleh satu organisasi, satu daerah, atau satu agama. Jong Java, sebagai organisasi tertua dan terbesar, mendapatkan kursi wakil ketua. Jong Sumatranen Bond, yang tumbuh pesat dan mulai menunjukkan pengaruhnya, mendapatkan kursi sekretaris. JIB, yang sering dicurigai karena berbasis agama, mendapatkan kursi Pembantu I. Dan PPPI, sebagai penggagas, duduk di kursi ketua.
Dalam pertemuan 12 Agustus itu pula, disepakati bahwa kongres akan digelar pada 27–28 Oktober 1928 di tiga gedung berbeda: Katholieke Jongenlingen Bond, Oost Java Bioscoop, dan Indonesische Clubgebouw di Kramat Raya 106. Keputusan untuk menggunakan tiga gedung adalah keputusan yang penuh perhitungan. Satu gedung mungkin terlalu mencolok dan memancing kecurigaan polisi kolonial. Tiga gedung memungkinkan kongres berlangsung secara terpecah, tetapi tetap dalam satu rangkaian.
Biaya: f 250 dan Semangat Swadaya
Salah satu hal yang paling jarang dibahas dalam narasi Sumpah Pemuda adalah biaya. Berdasarkan hitungan kasar, penyelenggaraan Kongres Pemuda II membutuhkan dana sebesar f 250,- (dua ratus lima puluh gulden)—sebuah jumlah yang tidak kecil pada masa itu. Dana itu digunakan untuk sewa tempat, sosialisasi, dan akomodasi.
Namun, yang membuat persiapan ini istimewa adalah cara dana itu dikumpulkan. Biaya kongres tidak ditanggung oleh satu pihak, melainkan oleh organisasi-organisasi yang menghadiri kongres serta sumbangan sukarela. Setiap organisasi peserta diharuskan membayar sejumlah uang, dan sumbangan dari pihak lain diterima asal tidak mengikat. Keputusan ini adalah cerminan semangat mandiri dan gotong royong yang kuat di kalangan generasi muda kala itu. Mereka tidak ingin bergantung pada belas kasihan siapa pun. Mereka ingin membuktikan bahwa persatuan bisa dibangun dengan kekuatan sendiri.
Pengumuman di Awal Oktober: Ketegangan Menjelang Kongres
Setelah panitia terbentuk dan dana disepakati, pekerjaan berikutnya adalah sosialisasi. Panitia membentuk tim di beberapa tempat yang bertugas bekerja sama untuk keperluan kongres dan mengumpulkan dana. Mereka juga meminta perkumpulan pemuda lainnya untuk bekerja sama atau mendukung kongres.
Pada awal Oktober 1928, panitia mengumumkan bahwa Kongres Pemuda Kedua akan diadakan pada 27 dan 28 Oktober 1928. Pengumuman itu disebarkan melalui surat kabar dan jaringan organisasi. Namun, hingga pertengahan Oktober 1928, panitia masih menunggu keputusan ikut tidaknya suatu organisasi dalam kongres. Ketidakpastian itu adalah bagian dari ketegangan yang tak terlihat: apakah semua organisasi yang telah berjanji akan benar-benar hadir? Apakah kongres ini akan cukup kuat untuk menghasilkan keputusan yang mengikat?
Epilog: Rapat yang Menempa Ikrar
Pada malam 28 Oktober 1928, ketika Soegondo Djojopoespito membacakan keputusan kongres dan Raden Soerjadi memimpin pengucapan ikrar, semua rapat itu berbuah. Sumpah Pemuda yang lahir malam itu bukanlah hasil dari sebuah pidato yang menggelegar, melainkan hasil dari rapat-rapat yang membosankan: rapat tentang siapa yang duduk di kursi ketua, rapat tentang berapa gulden yang harus dikumpulkan, rapat tentang gedung mana yang harus disewa, rapat tentang bagaimana mengakomodasi JIB tanpa mengorbankan prinsip kebangsaan.
Para pemuda itu tidak hanya bermimpi tentang persatuan. Mereka bekerja untuk mewujudkannya. Mereka melakukan hal-hal kecil yang tidak akan pernah masuk dalam buku sejarah populer—rapat, negosiasi, kompromi, dan hitung-hitungan biaya—karena mereka tahu bahwa hal-hal kecil itulah yang membuat mimpi besar menjadi kenyataan.
Sumpah Pemuda adalah puncak gunung es. Di bawahnya, ada rapat-rapat yang tak terlihat oleh sejarah populer. Namun, tanpa rapat-rapat itu, tidak akan ada ikrar yang mengguncang dunia.
Ikuti rangkaian publikasi Sumpah Pemuda ini dan sambut Merah Muda Fest pada 25 Oktober 2026. Mari lanjutkan semangat Sumpah Pemuda dengan menjadi bagian dari Millennium Public Pulse 28 pada 28 Oktober 2028. Informasi lebih lanjut mengenai acara dapat diakses melalui merahmudafest.com.
