Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi ll DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mendorong pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna memperkuat kesiapsiagaan bencana di daerah.
Di tengah meningkatnya frekuensi bencana akibat anomali iklim, ia menilai penguatan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi kebutuhan mendesak agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup dalam menangani situasi darurat.
“Kami mendorong agar ada alokasi anggaran khusus bagi daerah untuk persiapan tanggap bencana. Tahun lalu kita lihat respon pemerintah sering terlambat karena keterbatasan anggaran. Ini sangat nyata,” kata Deddy usai pelepasan bantuan penanganan bencana ke Jawa Barat di Kantor Megawati Institute, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Deddy menjelaskan, keterlambatan respon dalam berbagai peristiwa bencana pada tahun sebelumnya tidak terlepas dari minimnya dana siap pakai di daerah. Padahal, sebagai negara yang berada di kawasan rawan bencana, Indonesia seharusnya memiliki mekanisme pendanaan darurat yang kuat dan dapat langsung digunakan tanpa prosedur yang berbelit.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian serius terhadap kapasitas fiskal daerah, khususnya dalam menghadapi bencana alam yang semakin tidak terprediksi akibat perubahan iklim. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, daerah kerap kesulitan melakukan evakuasi cepat, penanganan korban, hingga pemulihan pascabencana.
Dalam konteks tersebut, Deddy mengusulkan langkah efisiensi terhadap sejumlah program nasional berskala besar. Ia secara terbuka menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu pos anggaran yang dapat dievaluasi untuk dialihkan sebagian demi memperkuat dana tanggap darurat di daerah.
“Program seperti MBG saya kira bisa diefisienkan untuk mengembalikan anggaran yang membuat pemerintah daerah lebih berdaya. Tidak saja untuk menghadapi bencana yang sedang terjadi, tetapi juga untuk perlindungan di masa depan serta edukasi kebencanaan,” ungkapnya.
Deddy menekankan, usulan tersebut bukan untuk meniadakan program-program strategis pemerintah, melainkan memastikan prioritas anggaran benar-benar menjawab kebutuhan paling mendesak masyarakat.
Menurutnya, keselamatan rakyat harus menjadi orientasi utama kebijakan fiskal negara, terutama dalam situasi darurat bencana.
Ia juga menyoroti perlunya penguatan kelembagaan dan mekanisme di daerah agar dana tanggap darurat dapat digunakan secara cepat dan tepat sasaran. Dengan dukungan TKD yang memadai serta alokasi khusus untuk bencana, pemerintah daerah diharapkan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan pusat saat bencana terjadi.
Langkah yang diusulkan PDI Perjuangan ini merupakan respon atas cuaca ekstrem yang belakangan melanda hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Bagi PDI Perjuangan, kesiapan fiskal di tingkat daerah menjadi kunci utama untuk meminimalkan korban jiwa serta kerugian material, sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi ancaman bencana di masa depan.
