Solo, Gesuri.id – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Solo, YF Sukasno menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana pengosongan jalur pedestrian City Walk Jalan Slamet Riyadi dari aktivitas parkir kendaraan. Menurutnya, kebijakan itu berpotensi memukul sektor UMKM yang kini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Sukasno menilai geliat ekonomi di kawasan tersebut menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Munculnya coffee shop, warung kopi, hingga pedagang kopi keliling menunjukkan adanya kebutuhan ruang ekonomi rakyat yang justru tumbuh di tengah dinamika kota.
“Kalau pengosongan dilakukan, itu sama saja mematikan UMKM di seluruh penjuru kota. Dampaknya akan luas karena sebagian besar pelaku usaha membuka dagangan di pinggir jalan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa tugas pemerintah bukan melarang, tetapi menata. Karena itu, ia mendorong Dinas Perhubungan Solo melakukan penataan yang lebih humanis dan berpihak pada rakyat, terutama terkait lokasi parkir agar tidak mengganggu pejalan kaki tanpa menghilangkan akses konsumen.
“Dishub tinggal menata warung kopi dan UMKM, sekaligus memastikan parkir tertib. Fraksi PDI Perjuangan siap mengawal kebijakan Wali Kota dalam menata kota yang tetap menghidupi rakyat,” tambahnya.
Sukasno mengingatkan bahwa pembangunan kota tidak boleh semata-mata berorientasi pada estetika dan ketertiban, tetapi harus menempatkan kesejahteraan warga sebagai fondasi. Dalam konteks ini, ia menegaskan bahwa sektor UMKM adalah penyangga ekonomi rakyat yang tidak boleh dipangkas ruang geraknya.
“Dengan perkembangan kota yang pesat, tata ruang harus dirancang mengikuti kebutuhan zaman. Tidak hanya tertib dan nyaman, tetapi juga harus mampu nguripi atau menghidupi seluruh warga,” ujarnya.
Ia juga menyoroti meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri, yang membuat banyak warga beralih ke usaha mandiri. Karena itu, menurutnya, mematikan potensi UMKM sama dengan mengurangi peluang masyarakat untuk bertahan hidup.
Fraksi PDI Perjuangan, tegas Sukasno, akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah kota agar tetap sejalan dengan prinsip keberpihakan kepada rakyat kecil, sebagaimana garis perjuangan partai.
