Medan, Gesuri.id - DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Medan menggelar Konferensi Pers untuk menyatakan sikap terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan kerumunan massa akibat Vaksinasi Massal di sekertariat DPC GMNI Medan, baru-baru ini.
Baca: Koreksi Fadli Zon Terhadap Baliho Puan Maharani, Salah!
Hadir dalam Konferensi Pers itu Ridwan Saragih (DPC GMNI medan), Paulus (DPD GMNI SUMUT), Cristianus Dachi ( Ketua Komite Perjuangan GMNI Medan), Kabid Humas dan Badan Pengawas GEPPSIB dan rekan - rekan Mahasiswa Kota medan dan para kader GMNI Medan.
Ridwan Saragih selaku pimpinan DPC GMNI Medan mengatakan dalam konferensi pers nya, sikap pemerintah pusat sampai daerah yang terus berupaya memutus mata rantai penyebaran Covid 19 dengan berbagai kebijakan nya menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat, Ridwan meminta seluruh kegiatan yang sudah diambil pemerintah terkait penanganan Covid 19 dievalusi. Sebab banyak sekali masyarakat yang dirumahkan dan putus mata pencahariannya, sedangkan kebijakan tersebut sampai sekarang belum juga maksimal.
"Kemarin pemerintah sudah memberlakukan PSBB tapi hasilnya juga belum maksimal dan sekarang berubah menjadi PPKM darurat yang juga belum optimal sehingga diperpanjang terus menerus bahkan sudah sampai pada PPKM level 4. d
Di satu sisi kita khawatir melonjaknya penyebaran covid 19, namun sisi lain pemerintah juga harus mempertimbangkan ekonomi masyarakat semangkin menurun akibat dampak dari kebijakan PPKM darurat” ujar Ridwan
GMNI Medan pun meminta pemerintah pusat sampai daerah agar mengkaji ulang perpanjangan PPKM darurat karena banyak hal yang harus diperhatikan terkait kebijakan tersebut.
GMNI juga meminta pemerintah agar segera memberikan bantuan secara merata dan adil kepada masyarakat yang ekonomi nya terdampak akibat kebijakan PPKM Darurat
"Kami juga menyayangkan kegiatan Gebyar Presisi yang dilaksanakan Polda Sumut di GOR Pancing kota Medan yang telah menciptakan kerumunan masyarakat dan dapat menyebabkan klaster baru penyebaran Covid 19 di kota Medan," ujar Ridwan.
Baca: Elektabilitas PDI Perjuangan Tetap Teratas di Survei Terbaru
GMNI pun meminta Presiden Jokowi dan Kapolri untuk mengevaluasi kegiatan Vaksinasi Presisi, serta memberikan sanksi tegas kepada Kapolda Sumatera Utara.
Ridwan juga meminta pemerintah dalam menyediakan titik pengadaan vaksinasi, harus disebar dibeberapa titik agar tidak terjadi kerumunan dan antrian yang begitu panjang
"Kami juga meminta pemerintah agar bijaksana dalam memperlakukan rakyat kecil selama penerapan PPKM Darurat," pungkas Ridwan.
