Surabaya, Gesuri.id - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini berencana membuat Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pengadaan kurikulum antikorupsi untuk diterapkan di sekolah-sekolah.
"Nanti saya bersama dinas pendidikan (dispendik) membuat peraturan wali kota (perwali) pendidikan antikorupsi," katanya, Sabtu (13/7).
Baca: Kemendagri: PNS Terpidana Korupsi Segera Diberhentikan
Menurut Risma, memberikan pendidikan antikorupsi sejak dini kepada siswa sangatlah penting. Karena, tidak ada orang yang berhasil tanpa kerja keras.
"Orang yang berhasil di dunia ini pasti punya integritas, komitmen untuk kerja keras, bukan dengan cara yang mudah," ucap Kader PDI Perjuangan ini.
Risma mencontohkan, dalam dunia pendidikan, ada yang menyontek saat ujian lantaran takut tidak mendapat nilai bagus. "Itu namanya cari jalan pintas. Anak ini tidak akan survive pada masa mendatang," tuturnya.
"Nggak papa (walau nilai jelek) biar wali kotanya yang dibilang goblok. Aku nggak malu," sambungnya.
Lebih lanjut, wali kota perempuan pertama Surabaya ini pun berharap para guru untuk getol mengajarkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini. Selain itu, ia meminta kepala sekolah dan guru PPKn untuk membuat kisi-kisi pelajaran antikorupsi.
"Nanti saya minta kepala sekolah, ini ada guru-guru PPKn, membuat semacam kisi-kisi untuk pelajaran anti-korupsi, budaya kerja keras dan jujur. Mulai sekarang tolong itu dimasukkan," tandasnya.
Baca: DPRD Papua Desak Pemprov Pecat ASN yang Terbukti Korupsi
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan kurikulum antikorupsi janganlah dijadikan beban bagi anak-anak. Namun, yang paling penting dalam kurikulum itu adalah penerapannya.
Termasuk menanamkan sembilan nilai dasar antikorupsi. Mulai kesederhanaan, kejujuran, keberanian, hingga keadilan. "Jangan dijadikan beban kurikulum agar siswa mampu menerapkannya. Nanti juga tidak ada ujiannya karena sudah diterapkan setiap hari," dilansir dari jawapos.com.
