Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta pemerintah bertanggung jawab atas sejumlah kecelakaan kapal yang terjadi belakangan. Ia juga mendesak pemerintah memastikan seluruh keluarga korban mendapatkan jaminan santunan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap para korban kecelakaan.
"Komisi V mengatakan duka cita mendalam, kami doakan semoga seluruh korbna jiwa diterima di sisi Tuhan YME dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dalam menghadapi cobaan ini," kata Lasarus saat rapat.
Hal tersebut disampaikan Lasarus dalam rapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, hingga Kepala KNKT Soerjanto Tjahjono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Lasarus menyinggung sejumlah kecelakaan kapal yang terjadi belakangan. Ia menyoroti kecelakaan KMP Putri Yasmin, KMP Mutiara Sentosa II, KMP Prince Soya, dan KMP Nurul Salsa.
Menurut Lasarus, sejumlah kecelakaan tersebut telah menimbulkan korban jiwa. Karena itu, Komisi V DPR menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh korban dan keluarga yang ditinggalkan.
Ia juga berharap para korban yang mengalami luka dan masih menjalani perawatan di rumah sakit dapat segera pulih.
"Untuk para korban luka dan masih dirawat di RS dan dalam pemulihan agar segera bisa sembuh kembali," imbuh dia.
Selain menyampaikan duka cita, Lasarus meminta pemerintah memastikan penanganan terhadap seluruh korban dilakukan secara maksimal. Pemerintah, kata dia, juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak para korban dan keluarga terpenuhi.
"Komisi V juga mewajibkan pemerintah untuk memastikan jaminan santunan dan sejenisnya benar benar diterima oleh keluarga korban," ujar dia.
Lasarus menilai pemberian santunan menjadi bagian penting dari bentuk tanggung jawab pemerintah kepada keluarga korban yang terdampak kecelakaan. Ia meminta proses pemberian jaminan tersebut tidak berhenti pada komitmen, tetapi benar-benar diterima oleh keluarga yang berhak.
Rapat tersebut menjadi bagian dari pembahasan Komisi V DPR bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk mengevaluasi kecelakaan transportasi laut sekaligus mendorong peningkatan keselamatan pelayaran.
Komisi V DPR juga menekankan pentingnya langkah evaluasi dan pengawasan agar kecelakaan serupa dapat diminimalkan di masa mendatang. Aspek keselamatan penumpang dan awak kapal harus menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan transportasi laut nasional.
