Jakarta, Gesuri.id - Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa sektor swasta harus ikut bertanggung jawab dalam mengelola sampah yang dihasilkan dari aktivitas usahanya hingga tuntas.
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan masyarakat dan petani menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban pemerintah daerah dalam menangani persoalan sampah.
Hal tersebut disampaikan Hasto saat mengikuti kegiatan Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Sampah melalui Zoom yang berlangsung di Aula Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Ia mencontohkan pengelolaan sampah dari kebun binatang di Yogyakarta yang menghasilkan limbah organik dalam jumlah besar setiap harinya.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
“Memang kita mewajibkan sektor swasta ini bisa mengurus sampahnya sampai final. Contoh misalkan unit yang sampahnya paling besar itu kebun binatang. Kebun binatang ini feses gajahnya sehari bisa setengah kuintal,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, volume sampah yang dihasilkan dari aktivitas kebun binatang tersebut tidak seharusnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Karena itu, pihaknya mendorong pengelola kebun binatang untuk menjalin kemitraan langsung dengan petani, sehingga sampah organik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dan tidak berakhir di tempat pembuangan.
“Ini tentu tidak menjadi urusan kami. Kemudian kita ajak untuk bermitra dengan petani-petani yang ada di Gunungkidul. Sehingga dari satu perusahaan kebun binatang ini setiap hari membawa sampah ke petani-petani itu. Ini contoh peran swasta yang kemudian juga meringankan kita,” jelasnya.
Hasto menambahkan, pola kemitraan serupa juga diterapkan kepada sektor perhotelan. Hotel-hotel didorong bekerja sama dengan mitra pengelola sampah agar limbah yang dihasilkan dapat ditangani secara mandiri dan tidak terus bergantung pada fasilitas pembuangan milik pemerintah.
“Hotel-hotelnya juga sama, kita berpartner dengan mitra-mitra kemudian akhirnya membereskan sampah itu tanpa menggunakan depo, ya maksudnya open dumping,” ungkapnya.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Lebih lanjut, Hasto menyebut upaya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat tersebut mulai menunjukkan hasil. Ia mengungkapkan, selama lima bulan terakhir Kota Yogyakarta tidak lagi mengandalkan praktik open dumping dalam penanganan sampah, meskipun proses pembenahan masih terus berlangsung.
“Jadi sudah lima bulan ini Kota Yogyakarta tidak lagi, ya tidak sempurna tapi tidak lagi butuhkan open dumping,” pungkas Hasto.
Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan perlu mendorong setiap pelaku usaha bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan sekaligus membuka peluang pemanfaatan sampah menjadi sesuatu yang bernilai guna bagi masyarakat.
