Surabaya, Gesuri.id — Komisi C DPRD Kota Surabaya mewanti-wanti agar penurunan anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) pada tahun 2027 tidak mengendurkan upaya pengendalian banjir di Kota Pahlawan.
Meskipun alokasi yang diajukan dalam RAPBD 2027 berkurang Rp224 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, penuntasan titik genangan dan peningkatan infrastruktur jalan dinilai harus tetap menjadi prioritas utama.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menyampaikan hal tersebut usai mengevaluasi progres penanganan banjir bersama DSDABM dalam rangkaian pembahasan RAPBD 2027, Senin (9/11/2026).
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Eri menjelaskan, realisasi fisik berbagai pekerjaan infrastruktur penanganan banjir sepanjang tahun 2026 secara umum berjalan positif dan telah mencapai 90 persen. Penyerapan anggaran tinggal menyelesaikan proses administrasi dan pencairan.
"Kita mengecek progres tahun 2026, mulai dari penyerapan anggaran hingga realisasi fisik. Alhamdulillah untuk progres fisik semua perencanaan sudah mencapai 90 persen, meskipun penyerapan anggaran masih menunggu proses pencairan," ujar Eri.
Politisi PDI Perjuangan itu memaparkan bahwa sepanjang 2026, Pemkot Surabaya telah membangun infrastruktur penanganan banjir di 180 lokasi dengan total panjang saluran mencapai 51 kilometer. Selain itu, pengerjaan normalisasi juga menyasar 964 saluran, baik skala lingkungan maupun perkotaan.
Sejumlah proyek strategis berskala besar turut dikerjakan, seperti normalisasi Kali Jagir dari hulu hingga hilir Wonorejo, pembangunan bozem baru di Medokan Ayu dan Margomulyo, serta penambahan rumah pompa baru di Nginden Petani dan Wonorejo 2 dari total 83 rumah pompa eksisting.
Rangkaian proyek tersebut berhasil memangkas sekitar 50 titik genangan di Surabaya sesuai target tahun ini.
Memasuki tahun anggaran 2027, alokasi DSDABM dalam RAPBD diajukan sebesar Rp2,15 triliun—turun dari angka Rp2,3 triliun pada 2026.
Menurut Eri, penurunan nilai anggaran tersebut berbanding lurus dengan tuntasnya beberapa megaproyek fisik tahun ini, sementara sisa lokasi genangan akan terus diselesaikan secara bertahap hingga 2029.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
Selain itu, skema pembiayaan untuk saluran lingkungan di wilayah perkampungan kini banyak dialihkan melalui Dana Kelurahan (Dakel), sehingga berhasil mengurangi beban langsung APBD Kota Surabaya. Pemkot Surabaya juga menyiapkan skema pembiayaan alternatif sebesar Rp600 miliar untuk periode 2026–2027.
Meski terjadi efisiensi, Eri menegaskan orientasi utama penanganan banjir saat ini adalah menekan jumlah titik genangan sekaligus memperpendek durasi surut air saat hujan deras melanda.
"Kalau mau zero banjir, orientasi kita fokus pada pengurangan titik genangan dan lama genangan. Penambahan kapasitas rumah pompa, saluran, dan bozem adalah bagian dari strategi itu. Kita harapkan dampak genangan tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya," pungkasnya.
