Jakarta, Gesuri.id – Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, memaparkan keberhasilan Kabupaten Banyumas dalam membangun sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat.
Melalui berbagai inovasi dan pemberdayaan kelompok swadaya masyarakat (KSM), Banyumas berupaya mengurangi sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) sekaligus mengubahnya menjadi produk bernilai ekonomi.
Sadewo menjelaskan, Kabupaten Banyumas memiliki luas wilayah sekitar 1.329 kilometer persegi yang terdiri atas 301 desa dan 30 kelurahan, dengan jumlah penduduk mencapai 1,8 juta jiwa. Sementara itu, volume sampah yang dihasilkan masyarakat mencapai sekitar 750 ton per hari, dengan komposisi terbesar berasal dari sampah organik.
Menurutnya, kondisi geografis dan besarnya jumlah penduduk menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan sampah. Terlebih, biaya penyediaan lahan untuk tempat pembuangan sampah semakin tinggi.
Ia mengungkapkan, Banyumas mulai membangun sistem pengelolaan sampah mandiri setelah menghadapi persoalan penolakan dan penutupan sejumlah TPA pada 2018. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang tidak lagi bergantung pada keberadaan TPA.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
“Alhamdulillah, Banyumas menjadi salah satu daerah terbaik dalam pola pengelolaan sampah. Saat ini, sekitar 77 persen sampah sudah tertangani melalui sistem yang kami bangun,” ujar Sadewo.
Ia menegaskan, Banyumas memilih mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dibandingkan mengandalkan teknologi Waste to Energy atau pengolahan sampah menjadi energi.
Menurut Sadewo, penerapan teknologi tersebut membutuhkan biaya tambahan berupa tipping fee atau biaya pengolahan sampah yang harus dibayarkan kepada pengelola. Berdasarkan perhitungannya, biaya tersebut berpotensi lebih besar dibandingkan nilai energi yang dihasilkan.
“Kalau menurut kebijakan saya, Waste to Energy tidak selalu menjadi solusi yang tepat. Ada kebutuhan tipping fee yang harus diperhitungkan karena nilainya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan nilai energi yang dihasilkan,” jelasnya.
Sebagai alternatif, Pemerintah Kabupaten Banyumas membangun ekosistem pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari tingkat rumah tangga, desa, hingga tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R).
Masyarakat didorong untuk memilah sampah sejak dari rumah. Sampah yang telah dipilah kemudian diangkut dan dikelola oleh KSM yang dibentuk pemerintah daerah. Kelompok tersebut melibatkan warga setempat sehingga pengelolaan sampah sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Dalam sistem tersebut, sampah organik diolah menjadi kompos dan produk turunan lainnya, sedangkan sampah anorganik seperti plastik, botol mineral, kaleng, dan logam dipilah untuk dimanfaatkan kembali. Adapun sampah residu diproses lebih lanjut melalui fasilitas pengolahan yang tersedia.
Banyumas juga mengembangkan berbagai produk turunan sampah, di antaranya refuse-derived fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif pengganti sebagian batu bara untuk industri semen. Selain itu, terdapat bahan bakar alternatif dari sampah yang dipersiapkan untuk mendukung operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Saat ini, Banyumas telah memiliki sekitar 151 fasilitas pengelolaan sampah yang terdiri atas tempat pengolahan sampah, unit pengolahan berbasis desa, serta bank sampah. Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan sampah secara terdesentralisasi.
Sadewo menyebutkan, sistem pengelolaan tersebut juga mampu melibatkan sekitar 2.400 tenaga kerja. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dari sisi pembiayaan, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menekan biaya operasional pengelolaan sampah. Jika sebelumnya anggaran operasional yang digunakan mencapai lebih dari Rp30 miliar, pada 2026 pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp10,8 miliar.
Selain mengandalkan APBD, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan dan lembaga untuk mengembangkan teknologi pengolahan sampah serta memperluas pemanfaatan produk hasil daur ulang.
Banyumas turut membuka peluang replikasi sistem pengelolaan sampah tersebut di daerah lain. Bahkan, model pengelolaan sampah Banyumas telah menarik perhatian sejumlah pihak dari luar negeri yang ingin mempelajari dan mengadopsi sistem serupa.
Baca: Ganjar Peringatkan Skandal Penyadapan Tokoh Politik
Ke depan, pemerintah daerah juga berencana mengembangkan inovasi pengolahan plastik menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, termasuk bahan bangunan dan komponen produk rumah tangga. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas pasar hasil daur ulang sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Sadewo menegaskan, arah kebijakan pengelolaan sampah di Banyumas adalah membangun sistem yang mampu mengubah sampah menjadi sumber pendapatan, bukan sekadar menghabiskan anggaran pemerintah.
“Banyumas sudah memiliki sistem sendiri, yaitu Zero Waste to Money. Artinya, sampah tidak hanya diselesaikan sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga bisa menghasilkan uang,” tegasnya.
Melalui konsep tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap pengelolaan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan, mengurangi beban anggaran daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.
