Jakarta, Gesuri.id — Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program penataan kampung kumuh dan revitalisasi rumah susun (rusun).
Ia menegaskan bahwa pembangunan pemukiman di Ibu Kota tidak boleh hanya berhenti pada aspek fisik, melainkan harus berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat.
Guna mewujudkan hal tersebut, Yuke mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta untuk mengintegrasikan alokasi anggaran sebesar Rp1,5 triliun dalam RAPBD 2027 dengan program pemberdayaan ekonomi dan kebutuhan sosial warga.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
"Kami mau wilayah itu selain ditata, masyarakatnya juga bisa naik kelas," ujar Yuke dalam keterangannya, Senin (9/11).
Politisi PDI Perjuangan itu menekankan bahwa pembangunan fasilitas lingkungan wajib berjalan beriringan dengan edukasi serta pelatihan keterampilan. Langkah ini krusial agar masyarakat tidak sekadar menjadi penikmat lingkungan yang bersih, tetapi juga mendapatkan peluang untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi keluarga.
Selain kampung kumuh, perhatian serius Yuke juga tertuju pada aksesibilitas rusun bagi kelompok rentan. Ia meminta Dinas PRKP segera menginventarisasi rusun-rusun eksisting yang belum memiliki fasilitas ramah disabilitas sebagai dasar penyusunan skala prioritas perbaikan.
"Jadi kami juga minta list-nya mana yang memang belum ramah disabilitas," kata Yuke.
Tak hanya soal fisik bangunan, Yuke mendorong agar rusun difungsikan sebagai wadah inklusif bagi pemberdayaan warga. Salah satunya dengan membuka kesempatan kerja bagi penghuni rusun, termasuk penyandang disabilitas, untuk diserap sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) maupun petugas keamanan di lingkungan hunian mereka sendiri.
Baca: Ini Lima Gaya Kepimpinan Ganjar Pranowo Yang Tidak Tertandingi
Terkait maraknya persoalan tunggakan sewa unit rusun, Yuke mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta bersikap bijak dan selektif. Menurutnya, penghuni yang terbukti mengalami kesulitan ekonomi perlu diberikan skema kemudahan pelunasan secara mencicil. Sebaliknya, penindakan tegas sesuai aturan hukum wajib diterapkan bagi penghuni berkategori mampu yang kedapatan menyalahgunakan fasilitas subsidi negara.
Guna mengatasi keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam membenahi berbagai fasilitas rusun, Yuke mendorong Pemprov DKI untuk menggaet kerja sama dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
"Sangat bagus untuk menambal kekurangan dari APBD atau dari fiskal kita," tegas Yuke menutup keterangannya.
