Ikuti Kami

Perdebatan Rapat Malam Pertama Sebelum Ikrar Sumpah Pemuda

Rapat malam itu dihadiri oleh sekitar 500 hingga 750 pemuda dari berbagai organisasi, membludak melebihi kapasitas

Perdebatan Rapat Malam Pertama Sebelum Ikrar Sumpah Pemuda
Rapat malam itu dihadiri oleh sekitar 500 hingga 750 pemuda dari berbagai organisasi, membludak melebihi kapasitas

PADA malam 27 Oktober 1928, Lapangan Banteng bukanlah ruang publik yang tenang seperti saat ini. Di salah satu gedungnya, sebuah pertemuan digelar yang kelak menjadi fondasi bagi lahirnya Sumpah Pemuda, dipicu oleh kegelisahan dan tekad para pemuda dari berbagai penjuru Nusantara.

Rapat pertama Kongres Pemuda II berlangsung pada Sabtu malam, 27 Oktober 1928, pukul 19.30 hingga 23.30 di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB) yang terletak di kawasan Waterlooplein—nama lama dari Lapangan Banteng di Weltevreden, Batavia.

Pemilihan lokasi ini bukan tanpa maksud. Berbeda dengan Kongres Pemuda I yang digelar di gedung yang hanya mampu menampung sekitar 100 orang, gedung KJB dipilih karena kapasitasnya yang lebih besar. Rapat malam itu dihadiri oleh sekitar 500 hingga 750 pemuda dari berbagai organisasi, membludak melebihi kapasitas dan menjadi pemandangan yang jarang terjadi di Batavia saat itu.

Lebih dari itu, pemilihan Gedung KJB menyiratkan sebuah pesan ideologis yang kuat. Panitia kongres, menurut penuturan staf Museum Sumpah Pemuda, ingin menyampaikan bahwa semangat persatuan tidak hanya milik satu kelompok agama atau etnis tertentu. KJB sendiri adalah gedung milik Perhimpunan Pemuda Katolik, dan para pastor misionaris yang menaunginya, seperti Pastor Jan Van Rijckevorsel, dikenal memiliki simpati terhadap gerakan kemerdekaan pribumi. Sikap ini terlihat dari keberanian mereka mengizinkan penggunaan gedung untuk kongres yang membahas persatuan dan kebangsaan, di tengah larangan pemerintah kolonial terhadap pertemuan-pertemuan bersifat politik.

Malam itu dibuka oleh Soegondo Djojopoespito, ketua kongres dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Dalam sambutan pembukanya, Soegondo tidak berbicara tentang strategi organisasi atau angka-angka. Ia menyuarakan harapan yang sederhana namun mendalam: agar kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Ia juga menyerukan agar perpecahan di antara anak bangsa segera diakhiri.

Setelah sambutan itu, panggung intelektual malam tersebut diserahkan kepada Mohammad Yamin, sekretaris kongres dari Jong Sumatranen Bond. Yamin menyampaikan uraian yang menjadi salah satu fondasi pemikiran Sumpah Pemuda. Ia memaparkan bahwa ada lima faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia: sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Bagi Yamin, persatuan tidak tumbuh dari langit, melainkan dari kesadaran akan akar yang sama dan kemauan untuk merajutnya menjadi satu.

Rapat pertama bukanlah forum yang sunyi dari ketegangan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa selain pidato utama Yamin, sejumlah tokoh lain juga menyampaikan pandangan mereka. Nama-nama seperti Inoe Martakoesoema, Ma'moen Ar Rasjid, Mr. Sartono, dan Kartosuwirjo tercatat sebagai mereka yang turut berbicara dalam sesi ini.

Perdebatan yang Mewarnai Malam Pertama
1. Perdebatan Inoe Martakoesoema vs. Polisi Kolonial: Kata "Merdeka" yang Terlarang
Inilah ketegangan paling dramatis malam itu. Setelah Yamin menyelesaikan paparannya, Inoe Martakoesoema—seorang calon insinyur—maju dan menyampaikan pendapat yang membakar semangat. Ia menegaskan bahwa persatuan "jangan hanya sekedar dibicarakan, tetapi harus diresapkan dalam hati sehingga mendarah daging". Tujuannya, kata Inoe dengan lantang, adalah "agar negara kita bisa sejajar dengan Inggris dan Belanda, artinya tidak dijajah lagi (merdeka)".

Kata "merdeka" itu langsung memicu reaksi. Hoofdcommissaris van Politie, van der Plugt, yang mengawasi jalannya kongres, memotong pembicaraan Inoe. Ia berdiri dan "meminta" agar peserta yang berusia di bawah 18 tahun meninggalkan arena kongres. Sebagai tanda protes, Inoe Martakoesoema meninggalkan mimbar. Ketua kongres kemudian memberitahukan bahwa polisi melarang kongres membicarakan masalah politik dan kemerdekaan.

2. Sanggahan Mr. Sartono: Polisi yang Tidak Mengerti Politik
Larangan itu tidak diterima begitu saja. Mr. Sartono—seorang tokoh dari PNI—menyatakan keberatan dengan larangan polisi tersebut. Argumennya tajam: menurut Sartono, tindakan polisi yang melarang justru menunjukkan bahwa polisi itulah yang tidak mengerti politik. Sebagai dasar pembenaran, Sartono bahkan mengutip pendapat Prof. Krabbe, seorang ahli politik berkebangsaan Belanda. Ini adalah momen ketika seorang pemuda Indonesia membalik logika kolonial: yang dianggap "tidak tahu aturan" justru adalah aparat yang melarang aspirasi rakyat.

3. Gesekan Ma'moen Ar Rasjid vs. Mohammad Yamin: Usulan yang Memicu Sanggahan Keras
Perdebatan ini adalah yang paling banyak tercatat dalam dokumen sejarah. Ma'moen Ar Rasjid dari Jong Islamieten Bond mengusulkan agar Kongres Pemuda ini "disatukan saja dengan 'de nieuwen van Indie'"—sebuah organisasi yang lebih moderat dan berorientasi pada kerja sama dengan Belanda. Usulan ini dianggap sebagai upaya melemahkan semangat kebangsaan yang sedang dibangun.

Mohammad Yamin merespons dengan sanggahan yang keras. Suasana memanas. Namun, esok harinya, Djohan Mohammad Tjaja—pembicara pertama pada rapat kedua—memberikan klarifikasi penting. Ia menyatakan bahwa perdebatan itu "bukan merupakan pertengkaran, tetapi hanya salah faham di antara keduanya"; juga bukan pertentangan antara Jong Islamieten Bond dan Dienaren van Indie, melainkan pertentangan antara Ma'moen dan Yamin secara pribadi. Pada rapat ketiga, Yamin meminta maaf kepada Ma'moen atas ketegangan tersebut.

4. Perdebatan Kartosoewirjo vs. Anta Permana: Poligami dan Batas Agama
Perdebatan lain muncul ketika Anta Permana berbicara tentang kawin paksa, kawin bawah umur, dan poligami, serta meminta agar poligami dihapuskan. Gagasan ini mendapat sanggahan dari Kartosoewirjo. Perdebatan itu memanas hingga Ketua Kongres, Soegondo, segera menghentikan pembicaraan karena telah menyentuh wilayah agama. Ini menunjukkan bahwa bahkan di antara para pemuda yang sedang merajut persatuan, isu-isu sensitif seperti relasi gender dan agama tetap menjadi garis merah yang harus dikelola dengan hati-hati.

5. Perdebatan Pendidikan: Inoe vs. Poernomowoelan
Pada sesi berikutnya, Poernomowoelan—guru Taman Siswa—berbicara tentang pentingnya "tucht en orde" (tata tertib dan keteraturan) dalam pendidikan anak. Inoe Martakoesoema kembali maju dan menyampaikan pandangan yang berbeda. Menurutnya, kesalahan pendidikan di Indonesia adalah "menakut-nakuti anak, sehingga anak menjadi penakut". Ia juga menyatakan bahwa "kebersihan luar tidak begitu penting... yang penting adalah kebersihan hati"—sebuah gagasan yang menyentuh dimensi moral-spiritual pendidikan.

Rapat pertama di Lapangan Banteng pada 27 Oktober 1928 bukanlah malam ketika Sumpah Pemuda diikrarkan. Ikrar itu baru lahir keesokan harinya. Namun, malam itu adalah malam penempaan. Di gedung KJB, di bawah atap yang melambangkan keterbukaan lintas agama, para pemuda dari berbagai latar belakang mendengar pidato tentang lima pilar persatuan, mengalami gesekan perbedaan, dan pada akhirnya tetap duduk di kursi yang sama.

Malam itu, Lapangan Banteng menjadi saksi bahwa persatuan tidak lahir dari keheningan, melainkan dari keberanian untuk berbicara, berdebat, dan kemudian bersedia untuk saling mendengarkan. Suara Soegondo yang berharap, uraian Yamin yang visioner, dan bahkan perdebatan yang sempat memanas, semuanya adalah bagian dari proses yang membuat ikrar di malam berikutnya menjadi sesuatu yang bukan sekadar teks, melainkan kesepakatan yang diperjuangkan

Ikuti rangkaian publikasi Sumpah Pemuda ini dan sambut Merah Muda Fest pada 25 Oktober 2026. Mari lanjutkan semangat Sumpah Pemuda dengan menjadi bagian dari Millennium Public Pulse 28 pada 28 Oktober 2028. Informasi lebih lanjut mengenai acara dapat diakses melalui merahmudafest.com.

Quote