Semarang, Gesuri.id - Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD Repdem) Provinsi Jawa Tengah yang merupakan organ PDI Perjuangan melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pada Selasa (25/5).
Baca: 97.000 Data PNS Fiktif, Rifqi Karsayuda: Negara Dirampok!
Ketua DPD Repdem Jateng M. Fadllil Kirom dalam keterangan Pers nya mengatakan bahwa Rakorda berhasil menelurkan beberapa keputusan straregis Keorganisasian.
Rakorda juga menelurkan beberapa rekomendasi eksternal untuk Gubernur Jateng, yaitu sektor pertanian merupakan sektor yang turut memegang peranan penting bagi perekonomian Jawa Tengah.
Sektor ini berkontribusi menyumbang terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Sayangnya, Hingga kini, sektor pertanian di Jateng belum mampu memberikan kesejahteraan bagi kehidupan para petani.
“Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Tentunya, menjadi kewajiban Pemprov Jateng untuk melaksanakan mandat pengurangan kemiskinan petani di Jawa Tengah,” ujar M. Fadllil Kirom .
Repdem menemukan fakta hingga hari ini angka kemiskinan petani di Jateng masih tinggi, terjadi penurunan persentase sektor pertanian terhadap PDRB, terjadi konversi lahan pertanian ke non pertanian, tidak efektifnya sistem penyuluhan petani, adanya kesulitan petani dalam mengakses permodalan melalui perbankan, lemahnya peran Perusda yang menangani bidang pangan, kerusakan tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan hingga regenerasi petani yang belum efektif.
Berdasarkan beberapa fakta diatas, kami mengingatkan dan meminta keseriusan Gubernur Jateng dalam upaya mengentaskan kemiskinan petani di Jawa Tengah.
Baca: Novel Baswedan Dinonaktifkan, Dewi: Tumpas Kadrun Dari KPK!
Masih ada waktu 2,5 tahun bagi Gubernur untuk melakukan perbaikan nasib petani Jawa Tengah sesuai dengan target angka kemiskinan Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 7,48 persen. Terakhir, di tengah pandemi Covid 19 ini.
“Sebagai Gubernur yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan wajib memprioritaskan program dan meluangkan waktunya untuk turun ke lapangan dalam rangka memperbaiki nasib wong cilik,” pungkasnya
