Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Barat VIII, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., menuntaskan rangkaian reses selama delapan hari di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu pada Juli 2026.
Dalam kegiatan tersebut, ia mengunjungi 77 kecamatan dan 763 desa/kelurahan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi warga.
"Reses bukan sekadar agenda formal atau kunjungan seremonial. Ini kewajiban konstitusional sekaligus tanggung jawab moral untuk hadir di tengah rakyat, melihat kondisi nyata, mendengarkan keluhan, melakukan 'belanja masalah', dan bersama-sama merumuskan solusi," tegas Prof. Rokhmin, dikutip Sabtu (1/8/2026).
Melalui video laporan resesnya, Prof. Rokhmin menyampaikan dirinya berhasil menjangkau seluruh wilayah di daerah pemilihannya selama delapan hari pelaksanaan reses.
"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah saya selaku anggota DPR RI Komisi 4 dari Dapil Jabar 8 sangat produktif, berhasil mengunjungi 77 kecamatan dan 763 desa dan kelurahan," ujarnya.
Selama reses, Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University itu tidak hanya melakukan kunjungan formal, tetapi juga berdialog langsung dengan Koordinator Desa (Kordes), tokoh masyarakat, petani, nelayan, pembudidaya ikan, hingga pelaku UMKM guna menyerap aspirasi dari berbagai sektor.
Fokus utama reses, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001–2004 itu, adalah melakukan "belanja masalah" di sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta kehutanan yang menjadi ruang lingkup kerja Komisi IV DPR RI.
"Apa sih masalah yang ada di Cirebon dan Indramayu di sektor pertanian, kelautan perikanan dan kehutanan. Selain mengidentifikasi, kami pun berdiskusi dengan konstituen, Forkopimcam, Forkopimdes untuk mencari solusi," jelasnya.
Selain menyerap aspirasi, Prof. Rokhmin juga menjalankan misi sosial dengan menyalurkan bantuan pangan dari Perum Bulog kepada masyarakat selama kegiatan reses berlangsung.
"Saya menerima amanah dari Bulog untuk membagikan bantuan pangan berupa beras, sekitar 900 kantong berisi 5 kilogram beras. Jadi sembari bertemu dan berdialog, saya bagikan bantuan pangan ini," tuturnya.
Dari dialog yang berlangsung secara maraton, berbagai persoalan mencuat mulai dari sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, pembangunan desa, lapangan kerja, hingga pengembangan UMKM dan kesejahteraan keluarga.
Prof. Rokhmin menegaskan bahwa masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan.
"Masyarakat harus menjadi subjek utama pembangunan. Dilibatkan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pengawasan," ujarnya.
Seluruh aspirasi yang berhasil dihimpun, lanjutnya, akan menjadi bahan perjuangan di DPR RI melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Hasil temuan di lapangan juga akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta para pemangku kepentingan.
Dalam rangkaian reses tersebut, Prof. Rokhmin turut menyalurkan 1.036 paket bantuan pangan dari Bulog yang masing-masing berisi 5 kilogram beras. Namun, ia menegaskan bahwa bantuan tersebut bukanlah tujuan akhir pembangunan.
"Bantuan harus menjadi pemantik untuk memperkuat solidaritas. Yang jauh lebih penting adalah memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap sarana produksi, teknologi, pendidikan, pelatihan, pembiayaan, pendampingan usaha, serta kepastian pasar agar mampu hidup semakin produktif dan sejahtera," tegas Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001-2004 itu.
Kegiatan reses juga diisi dengan aksi pelestarian lingkungan melalui penanaman mangrove bersama mahasiswa dan komunitas di kawasan pesisir Indramayu sebagai bagian dari komitmen menjaga ekosistem pesisir dan keberlanjutan sektor perikanan.
Menutup rangkaian kegiatan, Prof. Rokhmin menegaskan bahwa politik harus diwujudkan sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat dengan menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.
"Politik harus menjadi jalan pengabdian. Wakil rakyat harus hadir, mendengar, berdialog, bekerja, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ukuran keberhasilannya bukan hanya seberapa banyak kegiatan atau bantuan, tetapi sejauh mana perjuangan itu mampu meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, dan menghadirkan kehidupan rakyat yang lebih maju, makmur, adil, dan sejahtera," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa selama reses dirinya menjalankan aktivitas dari pagi hingga malam, berdialog secara langsung bersama petani, petambak, nelayan, dan masyarakat di balai-balai desa, bahkan mengendarai sepeda motor menyusuri kawasan persawahan dan pesisir.
"Semoga cara atau pola kami reses ke dapil Cirebon-Indramayu bisa menjadi teladan untuk daerah lainnya. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan gizi masyarakat Cirebon dan Indramayu," ungkapnya.
Kegiatan reses tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Warga mengikuti dialog terbuka, menerima bantuan pangan, serta menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah Cirebon dan Indramayu.
