Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, melaksanakan kunjungan daerah pemilihan (Kundapil) di Desa Dompyong Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, bertepatan dengan agenda penyaluran bantuan pangan nasional periode Oktober–November 2025.
Kegiatan ini berlangsung hangat dengan kehadiran sejumlah tokoh penting Kabupaten Cirebon, di antaranya Drs. H. Imron, M.Ag. (Bupati Cirebon), Nurman Susilo (Pimpinan Bulog Wilayah Jawa Barat), Imam Mahdi (Pimpinan Bulog Cabang Cirebon), Kompol Didin Jarudin, S.Sos (Kabag SDM Polresta Cirebon), Aldi (Kuwu Dompyong Kulon), serta masyarakat setempat yang antusias menyambut kunjungan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Rektor Universitas UMMI Bogor ini bersama jajaran Bulog menyalurkan 276 paket bantuan pangan yang terdiri dari beras 20 kilogram, minyak goreng 4 liter, serta tambahan telur ayam hasil produksi desa.
Telur tersebut merupakan buah dari program bantuan ayam petelur yang sebelumnya digulirkan oleh Prof. Rokhmin sesuai aspirasi masyarakat, sehingga kini desa mampu menghasilkan pangan tambahan secara mandiri.
"Indikator kinerja swasembada pangan tadinya hanya satu. Bahwa suatu negara Indonesia swasembada pangan kalau produksi nasionalnya, entah itu beras, kedelai, jagung lebih besar daripada kebutuhan.Tapi itu kurang lengkap," katanya, dikutip Jumat (14/11).
Prof. Rokhmin menekankan bahwa konsep swasembada pangan yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto bersama Kementerian Pertanian tidak hanya diukur dari ketersediaan stok pangan semata.
“Swasembada pangan harus dilihat dari tiga indikator: kemudahan akses pangan bagi masyarakat, kesejahteraan para pelopor pangan seperti nelayan dan petani, serta keberlanjutan (sustainability) agar generasi mendatang tetap terjamin,” ujar Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini.
Lebih jauh, Prof. Rokhmin menyampaikan bahwa bantuan pangan ini juga merupakan bentuk ucapan terima kasih atas dukungan masyarakat Dompyong Kulon pada Pemilu 2024. Namun, ia menegaskan bahwa bantuan tersebut bersifat sementara.
“Ke depan, masyarakat harus dituntut mandiri. Bantuan ini hanya jembatan menuju kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pangan,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004.
Momentum ini tidak hanya menjadi ajang penyaluran bantuan, tetapi juga simbol komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong desa agar mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Cirebon.
