Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. H. Rokhmin Dahuri, M.Si., menyerahkan langsung bantuan pangan kepada 612 keluarga penerima manfaat di Desa Haurkolot, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Jumat (14/11/2025).
Kehadiran Rokhmin memastikan bantuan dari pemerintah tersebut tepat sasaran dan diterima langsung masyarakat yang berhak.
Program bantuan pangan ini merupakan kolaborasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dalam kegiatan penyaluran, Rokhmin turut didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu, Drs. H. Sugeng Heryanto, M.Si., serta Camat Haurgeulis, Rory Firmansyah, S.STP., M.Si.
Di tingkat nasional, program bantuan pangan beras ini memang mendapat perhatian serius, terlebih setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkannya selama dua bulan ke depan, yaitu Oktober dan November, dengan anggaran mencapai Rp7 triliun bagi 18.277.083 penerima.
Meski begitu, Kepala Bapanas H. Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T., Ph.D.(hc)., mengingatkan pentingnya keakuratan data penerima agar bantuan tidak salah sasaran.
"Terkait pelaksanaan kembali bantuan pangan beras, pemerintah daerah perlu membantu dan memberi masukan, karena pemda yang paling tahu kondisi di wilayahnya. Jangan sampai bantuan beras malah diterima oleh pejabat atau keluarga mampu," kata Arief saat menerima audiensi Bupati Mesuji di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Untuk itu, Bapanas meminta pemerintah daerah melakukan verifikasi ulang data menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebelum anggaran dari Kementerian Keuangan ditransfer.
Program bantuan pangan beras tahap pertama yang disalurkan pada Juni dan Juli 2025 juga dinilai berhasil. Realisasi penyaluran mencapai 363,5 ribu ton atau 99,44% dan berdampak signifikan menekan inflasi beras yang sempat mencapai 1,35% pada Juli 2025, turun menjadi 0,73% pada Agustus 2025.
Bapanas dan Bulog juga menegaskan pentingnya pelibatan DPR, khususnya Komisi IV, dalam pengawasan program lanjutan untuk memastikan transparansi dan ketepatan sasaran.
"Pada pelaksanaan sebelumnya, Komisi IV DPR RI ikut mengawasi di lapangan. Ini adalah mekanisme check and balance yang positif agar program semakin tepat sasaran," ungkap Arief.
Langkah ini dianggap penting karena beras masih menjadi komoditas dengan andil terbesar terhadap garis kemiskinan di Indonesia, tercatat 21,06% di perkotaan dan 24,92% di perdesaan berdasarkan data BPS Maret 2025.
"Harapannya, masyarakat kita yang membutuhkan dapat lebih terbantu dengan pemberian beras pemerintah yang kualitasnya terus dijaga secara konsisten oleh Bulog," pungkas Arief.
