Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus pakar kelautan nasional, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, optimistis Kampung Nelayan Merah Putih di Pidie, Aceh, dapat menjadi model percontohan nasional dalam pembangunan masyarakat pesisir.
Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja ke lokasi calon pembangunan kolam labuh dan kampung nelayan pada Sabtu (3/11).
“Kalau kampung nelayan maju, peluangnya besar,” ujar Prof. Rokhmin, yang juga Menteri Kelautan dan Perikanan RI (2001–2004) itu.
Dalam kunjungan yang juga dihadiri Anggota Komisi XII DPR RI asal Aceh, Jamaluddin Idham, serta Bupati Pidie Sarjani Abdullah dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pidie, Safrizal, Prof. Rokhmin menyoroti tiga indikator utama keberhasilan kampung nelayan: peningkatan kesejahteraan keluarga nelayan, kebersihan lingkungan pesisir, dan usaha perikanan yang berkelanjutan.
“Kalau tiga hal ini tercapai, maka pembangunan kampung nelayan bisa kita katakan berhasil dan layak jadi model nasional,” tegasnya.
Program Kampung Nelayan Merah Putih, yang digagas sebagai bagian dari strategi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dianggap sebagai langkah nyata dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan.
Didampingi pemerintah daerah, rombongan DPR RI mengunjungi tiga titik strategis yang diusulkan sebagai pusat pengembangan kampung nelayan: Gampong Kuala Pidie (Kecamatan Kota Sigli), Gampong Jeumeurang (Kecamatan Kembang Tanjong), dan Gampong Pasi Beurandeh (Kecamatan Batee). Dari Pidie, semangat merah putih untuk kemajuan pesisir kembali dikibarkan di seluruh Nusantara.
Kepala DKP Pidie, Safrizal, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan pembangunan kolam labuh sebagai fasilitas sandar kapal nelayan, sekaligus memperlancar arus distribusi hasil laut.
“Dengan adanya kolam labuh, kapal nelayan dapat lebih mudah bersandar sehingga proses bongkar muat hasil tangkapan menjadi lebih efisien,” ujarnya.
Menurut Safrizal, fasilitas ini juga membuka peluang pengembangan pelabuhan rakyat yang dapat memperkuat konektivitas antar pelabuhan kecil di kawasan pesisir. Ia menambahkan bahwa perencanaan teknis tengah dibahas bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Kami melihat peluang besar jika kolam labuh ini dikembangkan menjadi pelabuhan rakyat,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Pidie menyatakan komitmen penuh mendukung program ini, dengan harapan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat nelayan dan membuka lapangan kerja baru.
“Kami berharap program ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat nelayan Pidie, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja baru,” tutupnya.
