Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sarifah Ainun Jariyah, meminta pembangunan data center berbasis Artificial Intelligence (AI) di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, tidak mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap air bersih. Menurutnya, setiap investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
"Investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar rakyat," ujarnya dikutip di akun istagram pribadinya Jumat (2/10/2026).
Sarifah mengatakan akses terhadap air bersih harus menjadi bagian penting dalam setiap pembangunan. Terlebih, Waduk Jatiluhur memiliki peran strategis sebagai sumber air baku bagi masyarakat di DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan wilayah sekitarnya.
"Akses terhadap air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus dijamin. Jangan sampai pembangunan dan investasi justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat dalam mendapatkan air," katanya.
"Apalagi Waduk Jatiluhur merupakan sumber daya strategis yang juga menjadi bagian penting dari penyediaan air baku bagi masyarakat, DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan wilayah sekitarnya," lanjutnya.
Pembangunan data center berbasis AI tersebut diketahui merupakan investasi sekitar Rp3,5 triliun, dengan kapasitas daya listrik hingga 120 MW dan rencana pengembangan mencapai 640 MW.
Menurut Sarifah, skala fasilitas tersebut perlu menjadi perhatian, terutama terkait kebutuhan sumber daya yang digunakan dalam operasional pusat data, termasuk kebutuhan air untuk sistem pendinginan.
Waduk Jatiluhur sendiri merupakan sumber air baku strategis. Melalui SPAM Regional Jatiluhur I, air dari waduk tersebut ditargetkan memasok hingga 4.750 liter per detik untuk kebutuhan masyarakat di Karawang, Bekasi, dan DKI Jakarta.
"Saya memahami bahwa investasi data center dan pengembangan infrastruktur digital merupakan bagian penting dari transformasi ekonomi Indonesia. Kita tentu tidak ingin investasi strategis seperti ini justru terhambat. Tetapi pada saat yang sama, pembangunan tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap air bersih," jelasnya.
Karena itu, Sarifah meminta pemerintah memastikan pembangunan data center dilakukan berdasarkan kajian yang transparan dan berbasis data. Kajian tersebut, kata dia, tidak cukup hanya mempertimbangkan nilai investasi, tetapi juga harus memperhitungkan berbagai kebutuhan sumber daya serta dampak lingkungan.
"Karena itu, pemerintah perlu memastikan pembangunan data center dilakukan dengan kajian yang transparan dan berbasis data," tegasnya.
"Bukan hanya nilai investasinya, tetapi juga kebutuhan air dan listrik, efisiensi sistem pendinginan, potensi emisi, serta peluang penggunaan energi terbarukan," sambungnya.
Sarifah menegaskan investasi dan transformasi digital tetap perlu didorong sebagai bagian dari pengembangan ekonomi Indonesia. Namun, daya saing teknologi perlu dibangun dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
"Kita ingin Indonesia menjadi tujuan investasi teknologi dan pusat pengembangan Al yang kompetitif. Tetapi daya saing tidak boleh dibangun dengan mengorbankan masyarakat dan lingkungan. Investasi kita dukung, transformasi digital kita dukung, tetapi kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan harus tetap menjadi bagian dari perhitungannya," pungkasnya.
