Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, mendorong agar rehabilitasi hutan mangrove tidak hanya berfokus pada perlindungan pantai dari abrasi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan produk olahan mangrove yang bernilai ekonomi.
Menurutnya, pelestarian lingkungan akan lebih optimal apabila masyarakat turut merasakan manfaat ekonomi dari keberadaan ekosistem tersebut.
“Kalau masyarakat bisa menerima manfaat, kalau masyarakat bisa merasakan dampak positif, saya yakin akan lebih mudah menjaga mangrove,” tegas Sonny saat membuka Sosialisasi Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Mangrove yang berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan di Ballroom Sahid Hotel, Genteng, Banyuwangi, dikutip Kamis (29/10/2026).
Sonny menilai, kawasan mangrove tidak semestinya hanya dipandang sebagai benteng alami untuk menahan abrasi. Lebih dari itu, ekosistem mangrove menyimpan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk mendukung kemandirian masyarakat pesisir.
Salah satu upaya yang didorong adalah pemanfaatan hasil non-kayu, termasuk pengembangan produk olahan berbahan dasar buah mangrove. Pengolahan tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan pesisir.
Meski demikian, Sonny mengingatkan bahwa pemanfaatan potensi ekonomi mangrove harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan mematuhi regulasi yang berlaku. Pengembangan usaha tidak boleh mengorbankan fungsi ekologis mangrove maupun merusak daya dukung lingkungan pesisir.
"Pengembangan usaha semacam ini memerlukan pendampingan ketat, edukasi pengolahan yang aman, serta strategi pemasaran yang tepat agar warga mandiri tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem," lanjutnya.
Sejalan dengan dorongan tersebut, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, Nikolas Nugroho Surjobasuindro, menyatakan bahwa pemulihan kawasan mangrove telah menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan nasional.
“Perlindungan dan rehabilitasi mangrove merupakan bagian penting dari prioritas pembangunan saat ini. Ekosistem ini memiliki fungsi ekologis vital sebagai habitat biota sekaligus pelindung pantai, yang di saat bersamaan berpotensi mendukung kegiatan ekonomi warga secara berkelanjutan,” jelas Nikolas.
Sosialisasi tersebut juga menjadi forum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan pengawasan program rehabilitasi hutan dan lahan mangrove agar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta memperhatikan keberlanjutan ekosistem.
Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Plh. Kepala Balai DAS Brantas Sampean Nia Very Oktora, Kasi RLPM CDK Banyuwangi Muhammad Mahmud, serta Dekan Fakultas Pertanian UNTAG Banyuwangi Dr. Ervina Wahyu Setyaningrum.
Selain itu, pelibatan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dan komunitas kehutanan lokal menjadi bagian dari upaya memastikan perencanaan rehabilitasi mangrove berjalan tepat sasaran dan berkeadilan. Kelompok yang terlibat meliputi Pokmaswas Baret, Saka Wanabakti, Pokmaswas Pantai Rejo, Mina Selatan, Kompak Harapan Lestari, dan Pokmaswas Benteng Samudra.
Melalui sinergi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan, rehabilitasi mangrove di Banyuwangi diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan kawasan pesisir, tetapi juga membuka peluang ekonomi berkelanjutan bagi warga tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
