Ikuti Kami

Ekonomi Tumbuh 5,47%, Rupiah Pingsan, BI Rate Naik: Siapa yang Sebenarnya Sedang Bahagia?

Oeh: Dr. Harris Turino, S.T., S.H., M.Si., M.M. - Kapoksi PDI Perjuangan Komisi XI DPR RI.

Ekonomi Tumbuh 5,47%, Rupiah Pingsan, BI Rate Naik: Siapa yang Sebenarnya Sedang Bahagia?
Dr. Harris Turino, S.T., S.H., M.Si., M.M. - Kapoksi PDI Perjuangan Komisi XI DPR RI.

Ketika angka makro tersenyum, dompet rakyat tetap menangis. Dan rupiah? Ia pingsan di pinggir lapangan.

Jakarta, Gesuri.id - Saya bukan ekonom. Saya hanya orang yang kadang turun ke dapil, duduk di warung, dan mendengarkan hal-hal yang tidak muncul di grafik. Di sana, pertumbuhan ekonomi jarang dibahas dengan istilah “output nasional”. Yang dibahas biasanya lebih sederhana: harga cabai, ongkos ojek, uang sekolah, dan kenapa penghasilan terasa semakin cepat habis.

Kabar baiknya, ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 tumbuh 5,47 persen, naik dari 5,29 persen pada triwulan sebelumnya. Di tengah dunia yang sedang batuk-batuk, angka ini cukup gagah. Kalau pertumbuhan ekonomi adalah lomba lari, Indonesia masih terlihat gesit, belum kehabisan napas, dan mungkin masih sempat minum isotonik.

Kabar kurang baiknya, rupiah tidak ikut berlari. Ia justru terlihat pingsan di pinggir lapangan. Pada 17 November 2026, nilai tukar rupiah tercatat sekitar Rp18.245 per dolar AS, bahkan sempat menyentuh level lebih lemah. Pertumbuhan ekonomi berlari ke depan, rupiah tertinggal di belakang sambil sesekali menoleh, mencari siapa yang bisa menolong.

Maka pada 18 November 2026, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen. Saya tidak iri pada BI. Menaikkan bunga di tengah rupiah yang lemas itu seperti menambah kopi agar orang kuat begadang: masuk akal, tapi belum tentu menyembuhkan.

Keputusan itu punya logika. Ketika rupiah tertekan, menaikkan suku bunga bisa membuat aset berdenominasi rupiah lebih menarik, menahan arus modal keluar, dan menjaga ekspektasi inflasi. Bahasa sederhananya: BI sedang membujuk investor agar tidak buru-buru memindahkan uangnya ke tempat lain. Rupiah perlu dibuat lebih menarik. Sayangnya, “lebih menarik” bagi investor bisa berarti “lebih mahal” bagi dunia usaha dan masyarakat yang meminjam uang.

Di sinilah saya mulai tersenyum kecut.

Angka boleh naik, dapur jangan ikut naik

Kita perlu membaca angka 5,47 persen dengan hati-hati. Angka itu menunjukkan output nasional meningkat. Ia tidak otomatis berarti seluruh rakyat sedang berbahagia. Dalam ekonomi, pertumbuhan dan pemerataan adalah dua hal berbeda. GDP bisa tumbuh dengan dada bidang, sementara sebagian rumah tangga masih menghitung berkali-kali sebelum membeli telur, beras, minyak goreng, atau sekadar mengajak anak makan di luar.

Di ruang rapat, 5,47 persen adalah prestasi. Di warung, 5,47 persen kadang menjadi alasan harga naik dengan wajah serius. “Pak, harga-harga naik,” kata pedagang. “Ekonomi tumbuh 5,47 persen,” jawab kita. Lalu keduanya sama-sama bingung.

Setiap kali saya turun ke dapil dan berbincang dengan pedagang kecil, buruh, pengemudi ojek daring, atau pencari kerja yang sudah berbulan-bulan mengirim lamaran, pertanyaannya nyaris seragam. Kapan pekerjaan lebih mudah didapat? Kapan penghasilan cukup? Kapan harga berhenti berlari lebih cepat daripada pendapatan?

Mereka tidak terlalu tertarik pada istilah “kualitas pertumbuhan”. Tapi mereka mempraktikkannya setiap hari. Apakah ada pekerjaan layak? Apakah investasi benar-benar membuka lapangan kerja? Apakah produktivitas naik? Atau pertumbuhan hanya dinikmati sektor tertentu, sementara sebagian besar masyarakat jadi penonton sambil membawa popcorn yang harganya juga naik?

Jangan sampai kita terlalu sibuk merayakan grafik, lalu lupa bertanya siapa yang menikmati hasilnya. Kalau pertumbuhan ekonomi hanya membuat grafik semakin tinggi, sementara daya beli semakin rendah, jangan-jangan yang tumbuh paling konsisten justru tingkat kecemasan rakyat.

BI bukan dukun, rupiah bukan pasien yang bisa disembuhkan dengan satu tombol

Saya tidak sedang menyalahkan BI. BI punya tugas menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar. Ketika rupiah tertekan, BI memang harus bergerak. Pelemahan nilai tukar bisa memicu imported inflation, terutama karena kita masih mengimpor bahan baku, barang modal, energi, dan sejumlah komoditas pangan. Semakin mahal dolar, semakin besar risiko biaya produksi naik.

Tetapi menaikkan bunga bukan tombol ajaib. Tekan sekali, dolar tidak langsung bertekuk lutut. Paling banter, dolar duduk lebih sopan. Reuters bahkan melaporkan rupiah hanya bergerak terbatas setelah kenaikan BI Rate. Ini pelajaran penting: tekanan nilai tukar tidak selalu selesai dengan menaikkan bunga. Ada faktor lain—kebijakan moneter Amerika Serikat, persepsi risiko investor, kredibilitas fiskal, dan kepercayaan terhadap independensi bank sentral.

Kenaikan bunga juga tidak berhenti di ruang rapat Bank Indonesia. Ia merambat ke pasar uang, deposito, bunga pinjaman, keputusan investasi, konsumsi, dan akhirnya aktivitas ekonomi masyarakat. Bayangkan seorang pengusaha kecil yang ingin membuka cabang baru. Bahan baku naik, permintaan belum kuat, persaingan ketat. Lalu bunga pinjaman ikut naik. Keputusannya sederhana: tunda ekspansi, kurangi produksi, atau jangan merekrut karyawan baru.

Maka kebijakan yang dimaksudkan menjaga stabilitas makro bisa menambah tekanan ke sektor riil kalau tidak diimbangi kebijakan pendukung. BI hanya punya rem dan gas moneter. Pemerintah punya jalan, pasar, distribusi, dan lapangan kerja. Kalau BI disuruh menyetir seluruh ekonomi, itu seperti menyuruh satpam mengurus koperasi: niatnya baik, tapi job desk-nya meleset.

Jangan sampai rakyat jadi collateral damage

Ada satu pertanyaan yang sering luput dalam pembicaraan makroekonomi: siapa yang paling menanggung biaya penyesuaian?

Ketika rupiah melemah, masyarakat berhadapan dengan risiko kenaikan harga barang. Ketika suku bunga naik, debitur menghadapi kenaikan biaya pinjaman. Ketika dunia usaha menahan ekspansi, kesempatan kerja bisa semakin sempit. Yang paling rentan biasanya rumah tangga berpendapatan rendah dan pekerja informal.

Mereka tidak punya portofolio dolar untuk mengompensasi kenaikan harga barang impor. Tidak punya deposito besar untuk menikmati bunga lebih tinggi. Sebagian bahkan tidak punya akses kredit perbankan. Mereka hanya punya penghasilan bulanan yang sering habis sebelum bulan berakhir. Istilah “collateral damage” memang keren. Rasanya tidak.

Stabilitas rupiah penting. Tetapi stabilitas dapur rumah tangga juga tidak kalah penting. Jangan sampai rupiah berhasil diselamatkan, tetapi daya beli rakyat justru semakin tenggelam.

Pemerintah tidak bisa menyerahkan seluruh beban stabilisasi kepada BI. Kebijakan moneter harus berjalan seiring kebijakan fiskal yang kredibel dan responsif. Pengendalian harga pangan, perbaikan distribusi, penguatan produktivitas pertanian, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan daya beli harus menjadi satu paket. Bukan pidato terpisah-pisah.

BI juga perlu memastikan kenaikan suku bunga tidak memutus aliran pembiayaan ke sektor produktif, terutama UMKM dan sektor pencipta lapangan kerja. Insentif likuiditas makroprudensial harus benar-benar sampai ke pelaku usaha, bukan hanya menjadi kalimat pelengkap di siaran pers. Sebab, kebijakan yang bagus di atas kertas bisa menjadi biasa saja di lapangan kalau salurannya macet.

Siapa yang sebenarnya bahagia?

Judul artikel ini bertanya siapa yang bahagia. Jawaban jujurnya: mungkin bukan rakyat biasa.

Yang mungkin bahagia adalah pemilik dolar, bank, konsultan grafik, dan pembuat slide presentasi. Grafiknya naik, warnanya biru, panahnya ke kanan atas, dan semua orang di ruang rapat mengangguk. Rakyat? Masih menunggu grafik itu turun ke dapur.

Tentu saya berlebihan. Sedikit. Tapi justru di situ letak persoalannya. Ekonomi tidak boleh hanya pandai membuat angka, tetapi gagal membuat hidup terasa lebih pasti. Pertumbuhan 5,47 persen patut diapresiasi, tetapi tidak boleh menjadi alasan mengabaikan persoalan struktural. Lapangan kerja harus diperluas, produktivitas ditingkatkan, investasi harus menghasilkan nilai tambah domestik, dan daya beli dijaga.

Jangan sampai kita terjebak dalam paradoks pertumbuhan: indikator ekonomi semakin baik, tetapi persepsi kesejahteraan tidak bergerak searah. Di atas kertas, semuanya hijau. Di dapur, beberapa lampu masih kuning.

Saya teringat anekdot sederhana. Ketika pemerintah mengumumkan ekonomi tumbuh 5,47 persen, seorang pedagang kecil mungkin bertanya, apakah keuntungan dagang saya juga tumbuh 5,47 persen? Ketika BI Rate naik menjadi 6 persen, seorang calon debitur mungkin bertanya, apakah penghasilan saya juga akan dinaikkan 6 persen? Dan ketika rupiah melemah terhadap dolar, seorang ibu rumah tangga mungkin hanya bisa bertanya, mengapa harga cabai ikut merasa perlu mengikuti pasar valuta asing?

Tentu ekonomi tidak sesederhana anekdot itu. Tetapi di situlah pesannya: kebijakan ekonomi yang baik harus menjembatani angka makro dengan realitas kehidupan.

Jangan sampai para ekonom terlalu sibuk memperdebatkan equilibrium, sementara rakyat masih sibuk mencari equilibrium antara uang belanja dan harga kebutuhan pokok. Jangan sampai kita berhasil menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi gagal menjaga stabilitas dapur rumah tangga.

Sebab, pada akhirnya, rakyat tidak bisa makan angka pertumbuhan ekonomi. Mereka membutuhkan pekerjaan, penghasilan, harga yang terjangkau, dan masa depan yang lebih pasti.

Ekonomi boleh tumbuh 5,47 persen. BI Rate boleh naik menjadi 6 persen. Tetapi kesejahteraan rakyat jangan sampai hanya tumbuh dalam presentasi PowerPoint, lengkap dengan animasi panah ke kanan atas, sementara di bawahnya ada tulisan kecil: “hasil dapat berbeda di dunia nyata.”

 

Quote