Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, mengingatkan pemerintah agar tidak mengurangi kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Peringatan ini disampaikan menyusul penurunan anggaran belanja pusat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Berdasarkan dokumen perencanaan, pagu indikatif Kemenkes pada 2027 tercatat sekitar Rp102,1 triliun. Angka ini mengalami koreksi atau penurunan sebesar 10,44 persen dibandingkan anggaran tahun 2026 yang mencapai Rp114 triliun.
Pulung mendesak pemerintah agar memberikan penjelasan yang transparan terkait dampak efisiensi anggaran terhadap kualitas layanan medis. Pemerintah juga wajib menjamin keberlanjutan pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
"Efisiensi anggaran jangan sampai menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana kebutuhan pembiayaan kesehatan tetap terpenuhi," ujar Pulung dalam keterangannya.
Meski demikian, ia mencatat bahwa kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan pada 2027 dipertahankan di angka 96,8 juta jiwa. Pemerintah juga menargetkan kontribusi bantuan iuran bagi 49,6 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja.
Kendati demikian, Pulung meminta pemerintah tidak lekas berpuas diri hanya dengan capaian angka tersebut. Menurutnya, keberhasilan negara tidak diukur dari seberapa banyak kartu jaminan yang dibagikan, melainkan dari kepastian bahwa masyarakat miskin benar-benar mendapatkan layanan kesehatan yang layak saat sakit.
Di sisi lain, Pulung menyambut baik rencana perluasan bantuan iuran hingga kelompok masyarakat desil 8 yang ditargetkan mulai berlaku pada 2027 atau selambat-lambatnya 2028.
Namun, ia menyoroti simulasi pembagian beban fiskal dari Kementerian Sosial kepada pemerintah daerah yang dinilai perlu dicermati secara matang. Simulasi tersebut membagi pembiayaan ke dalam beberapa tingkat pemerintahan, di mana pemerintah daerah kabupaten/kota hingga provinsi turut menanggung porsi pembiayaan desil tertentu.
Pulung menegaskan, pemerintah pusat tidak boleh melemparkan beban fiskal begitu saja kepada daerah.
"Kemampuan fiskal daerah berbeda-beda. Jangan sampai masyarakat di kabupaten dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil kehilangan perlindungan karena pemerintah daerahnya tidak mampu membayar iuran. Kalau negara ingin memperluas jaminan kesehatan, pemerintah pusat harus memastikan ada mekanisme pemerataan kemampuan fiskal," tegasnya.
Terkait rencana tarif BPJS Kesehatan yang tidak mengalami kenaikan pada 2027, Pulung menilai hal tersebut sebagai langkah positif. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya penyusunan perencanaan keuangan yang terukur agar program JKN tetap sehat secara finansial tanpa membebani rakyat.

Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Persoalan krusial lain yang harus segera dituntaskan, lanjut Pulung, adalah perbaikan kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hingga kini, ia menilai masih kerap terjadi kesimpangsiuran data di lapangan, di mana warga kurang mampu justru dikategorikan ke dalam desil yang tinggi.
Untuk mengatasi hal itu, petugas diwajibkan melakukan verifikasi faktual secara langsung di lapangan serta menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.
Komisi IX DPR RI, kata Pulung, akan mengawal ketat seluruh kebijakan tersebut agar program jaminan kesehatan tidak sekadar berhenti sebagai angka statistik di atas kertas atau janji anggaran semata.
"Jangan sampai negara berhasil mempertahankan 96,8 juta peserta PBI, tetapi masih gagal memastikan rakyat miskin bisa berobat. Orang miskin tidak boleh kehilangan hak atas kesehatan hanya karena tidak punya uang atau pemerintah gagal mengelola data dan anggaran," tutupnya.

















































































