Jakarta, Gesuri.id - Dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kita menyaksikan bagaimana perubahan iklim yang ekstrem menimbulkan fenomena gagal panen di berbagai belahan bumi.
Ketidakpastian geopolitik global yang belum mereda turut mengganggu jalur logistik internasional.
Akibatnya, ancaman krisis pangan global bukan lagi sekadar prediksi di atas kertas, melainkan hantu nyata yang siap mengetuk pintu setiap negara, termasuk Indonesia.
Situasi krusial ini seketika melemparkan ingatan kita pada pidato monumental Bung Karno saat meletakkan batu pertama pembangunan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor (cikal bakal Institut Pertanian Bogor) pada tahun 1952.
Saat itu, Sang Proklamator menegaskan dengan kalimat yang menggelegar: "Urusan pangan adalah urusan mati-hidupnya suatu bangsa." Pernyataan ini bukan sekadar pemanis retorika, melainkan sebuah peringatan ideologis.
Jika kebutuhan perut rakyat tidak mampu dipenuhi secara mandiri oleh negara, maka stabilitas nasional, harga diri, dan kedaulatan bangsa adalah taruhannya.
Bagi Indonesia, jawaban atas tantangan global ini tidak boleh bersandar pada jalan pintas bernama kebijakan impor. Ketergantungan pada pangan impor hanya akan membuat kita rapuh dan mudah didikte oleh dinamika luar negeri. Kunci utama untuk selamat dari badai krisis adalah memperkuat fondasi domestik kita sendiri.
Fondasi itu tidak berada di gedung-gedung pencakar langit perkotaan, melainkan di pematang-pematang sawah, ladang, dan perkebunan di pedesaan. Sudah saatnya kita mengubah cara pandang secara radikal: desa bukanlah halaman belakang pembangunan yang pasif, melainkan garda terdepan penentu hidup-matinya kemandirian bangsa.
Ironi Wong Cilik di Sektor Hulu Pangan
Langkah pemerintah yang berhasil menghentikan impor beras umum demi memperkuat kemandirian pangan nasional belakangan ini patut kita apresiasi secara objektif. Kebijakan berani ini membuktikan bahwa bumi pedesaan kita sebenarnya sangat mampu menopang kebutuhan seluruh negeri tanpa perlu bergantung pada belas kasihan pangan asing.
Namun, jika kita menengok realitas di akar rumput, kebijakan makro penutupan keran impor ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang menumpuk di tingkat mikro. Petani kita, yang merupakan pahlawan pangan sesungguhnya sekaligus representasi nyata dari kelompok wong cilik, seringkali masih berada di posisi tawar yang paling lemah dalam rantai ekonomi. Mereka adalah kelompok yang paling rentan didera ketidakpastian.
Kondisi ini diperparah oleh masalah struktural yang sangat mendasar, yakni penyempitan lahan pertanian atau gejala guremisasi.
Data Sensus Pertanian mencatat jumlah petani gurem di Indonesia melonjak hingga menembus angka 16,89 juta rumah tangga, di mana mayoritas petani kita kini terpaksa bertahan hidup dengan menguasai lahan sempit di bawah 0,5 hektar. Dengan luas lahan yang tidak memadai tersebut, jangankan untuk hidup sejahtera, untuk mencapai skala ekonomi yang ideal saja mereka tertatih-tatih.
Setiap musim tanam tiba, jeritan tentang kelangkaan pupuk bersubsidi atau harganya yang melambung tinggi selalu berulang. Belum lagi urusan permodalan yang menjerat. Akibat akses perbankan formal yang rumit, tidak sedikit petani yang terpaksa terjatuh ke dalam jebakan rentenir.
Puncaknya, saat musim panen tiba, di mana pasar seharusnya menyerap beras lokal secara optimal karena tidak ada saingan dari beras impor, harga gabah dan komoditas seringkali justru dimainkan oleh jaringan tengkulak. Petani menanggung seluruh risiko gagal panen, tetapi keuntungan terbesar dari swasembada pangan ini justru dinikmati oleh para pemburu rente di sektor hilir.
Jika struktur ekonomi yang timpang ini terus dibiarkan tanpa intervensi, maka pencapaian setop impor hanya akan menjadi angka statistik prestasi yang kering, tanpa membawa kesejahteraan nyata ke dapur para petani.
Negara beserta seluruh elemen progresif harus hadir secara nyata melalui pemenuhan agenda reforma agraria yang sejati, yakni dengan melakukan redistribusi lahan. Negara harus mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah secara struktural dengan mendistribusikan aset lahan yang layak bagi buruh tani dan petani penggarap.
Setelah aspek kepemilikan tanah dikoreksi, di sinilah koperasi produsen berbasis gotong royong harus dihidupkan sebagai wadah konsolidasi kolektif agar tanah hasil redistribusi tidak kembali jatuh ke cengkeraman spekulan atau pemilik modal besar.
Kehadiran kelembagaan ekonomi desa yang jujur dan modern inilah yang akan menjadi benteng bagi petani kita agar keuntungan ekonomi dari swasembada ini benar-benar mengalir ke kantong mereka sendiri.
Digitalisasi Desa dan Ikhtiar Menahan Urbanisasi
Tantangan struktural ini diperparah oleh ancaman krisis regenerasi petani. Data statistik terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: mayoritas petani Indonesia saat ini berada di usia senja, sementara arus urbanisasi generasi muda dari desa ke kota terus mengalir deras.
Desa-desa mengalami penuaan dan kehilangan tenaga produktifnya. Mengapa? Karena profesi petani hari ini diasosiasikan dengan kemiskinan, kerja fisik yang kotor, dan ketiadaan masa depan yang mapan. Anak muda tidak melihat adanya jaminan kesejahteraan di atas tanah kelahiran mereka sendiri.
Untuk membalikkan arah jarum jam urbanisasi ini, kita harus membawa modernisasi yang relevan ke pedesaan melalui konsep smart village atau desa pintar. Sektor pertanian harus ditransformasikan dari sekadar kerja otot menjadi kerja otak yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
Di sinilah pentingnya memperkenalkan metode pertanian modern (smart farming), seperti penggunaan sensor cuaca berbasis internet (IoT), sistem irigasi otomatis, hingga pemetaan lahan digital kepada generasi muda desa.
Digitalisasi juga menjadi kunci untuk meruntuhkan sekat informasi pasar. Ketika anak-anak muda di desa dibekali kemampuan literasi digital dan akses pasar digital, mereka bisa mengonsolidasikan hasil panen sekampung, mengemasnya dengan baik, dan memasarkannya langsung ke pusat-pusat konsumsi di perkotaan.
Dengan cara ini, pertanian berubah menjadi sektor bisnis yang keren, presisi, dan menjanjikan keuntungan ekonomi yang kompetitif. Jika desa menawarkan ekosistem digital yang hidup dan ekonomi yang berputar, anak muda tidak perlu lagi berbondong-bondong mengadu nasib menjadi buruh murah di kota besar.
Membumikan Trisakti Bung Karno dari Akar Rumput
Upaya masif membangun Indonesia dari pedesaan ini sejatinya adalah wujud paling murni dari pengamalan ajaran Trisakti Bung Karno, khususnya pada poin kedua dan ketiga: "Berdikari di Bidang Ekonomi" dan "Berkepribadian dalam Kebudayaan".
Berdikari secara ekonomi mengajarkan sebuah bangsa harus bertumpu pada kekuatan kakinya sendiri. Desa yang berdaya adalah desa yang mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri, bahkan menjadi penopang bagi wilayah di sekitarnya. Ketika ribuan desa di Indonesia terkoneksi sebagai lumbung-lumbung pangan yang mandiri, maka ketahanan nasional kita secara otomatis akan terbentuk dengan kokoh dari bawah.
Namun, masuknya arus modernisasi teknologi dan internet ke pedesaan tidak boleh dilakukan secara serampangan hingga mencabut masyarakat dari akar sejarahnya. Di sinilah poin
"Berkepribadian dalam Kebudayaan" memegang peranan sebagai kompas penunjuk arah. Sifat individualistis yang sering dibawa oleh budaya digital barat harus diredam. Internet di desa harus diletakkan sebagai alat bantu semata, sedangkan ruh penggerak utamanya harus tetap bersandar pada nilai luhur gotong royong, musyawarah, dan kearifan lokal yang telah berurat-akar di masyarakat kita. Kebudayaan desa adalah benteng moral bangsa.
Pada akhirnya, sejarah telah mengajarkan bahwa negara-negara besar di dunia selalu mengawali lompatan kemajuannya dengan menyelesaikan urusan perut rakyatnya terlebih dahulu melalui penguatan sektor domestik. Bagi Indonesia, lompatan itu harus dimulai dari pinggiran, dari tanah-tanah berlumpur tempat para petani menaruh harapan.
Membangun desa bukan sekadar urusan membagi-bagikan bantuan sosial atau membangun infrastruktur fisik semata. Ini adalah sebuah pilihan ideologis yang radikal dan tidak bisa ditunda lagi.
Ketika desa-desa kita bergerak maju, pangan kita berdaulat, dan petani kita sejahtera, maka Indonesia akan berdiri tegak dengan kepala mendongak tanpa pernah bisa didikte oleh kekuatan kapital global mana pun.
Mari kita alihkan fokus perjuangan ke akar rumput, kembali turun ke desa-desa, karena di sanalah urat nadi perjuangan ekonomi rakyat yang sesungguhnya berada.
