Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk penanganan COVID-19.
Saat ini, mayoritas daerah di Indonesia dalam kategori zona kuning atau tingkat penularan virus rendah.
Baca: Puan Ingatkan Pemerintah Percepat Pelaksanaan Vaksinasi
"Saya kira harus kita apresiasi penanganan COVID-19 sekarang. Kita juga mendapatkan apresiasi dari WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) dan lain sebagainya. Secara garis besar penanganan COVID-19 sudah bisa dikatakan menurunkan kasus," kata Abidin Fikri dalam keterangan tertulis, Kamis, (23/9).
Meski kondisi relatif lebih baik, Abidin menegaskan masyarakat harus tetap waspada karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Bahkan, menurut dia, virus korona terus bermutasi.
Abidin pun meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipasi jika sewaktu-waktu penyebaran COVID-19 kembali memburuk.
"Langkah antisipasi ini salah satunya adalah dengan pengetatan kebijakan karantina internasional termasuk di dalam entry dan exit testing di bandara-bandara kita," kata dia.
Selain itu, Abidin mengapresiasi capaian positif program vaksinasi. Per Kamis, 23 September, 83.248.128 orang sudah mendapatkan dosis vaksin pertama, 46.980.347 menerima vaksin dosis kedua, dan 878.587 sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster.
Menurut dia, capaian itu tidak terlepas dari kerja keras pemerintah, komponen masyarakat, TNI, Polri, dan BIN. Abidin mengatakan saat ini hard protection menjadi tujuan utama, tidak lagi herd immunity. Proteksi masing-masing masyarakat yang harus terus ditingkatkan.
"Karena herd immunity bisa tercapai kalau kita punya ketaatan secara sinergi dibarengi dengan prokes (protokol kesehatan) ketat," ucap dia.
Baca: Risma Bahas Masalah Sosial Saat Pandemi di IDACON 2021
Untuk mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19, Abidin menilai perlu pengendalian transportasi yang melayani rute internasional di bandara maupun pelabuhan. Saat ini, pintu masuk jalur udara hanya Bandara Soekarno Hatta dan Sam Ratulangi, sedangkan jalur laut, hanya Pelabuhan Batam dan Nunukan.
Pemerintah, kata dia, juga perlu mengawasi ketat mobilitas masyarakat melalui jalur darat. Masyarakat didorong tetap waspada dengan menaati protokol kesehatan karena mobilisasi sudah mulai menggeliat.
Upaya pemerintah Indonesia menurunkan kasus COVID-19 diapresiasi dunia. John Hopkins University menyatakan penanganan COVID-19 di Indonesia salah satu yang terbaik. Pasalnya, Indonesia mampu menurunkan angka kasus hingga 58 persen dalam kurun waktu dua pekan.
