Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menyoroti langkah pemerintah kota (Pemkot) setempat yang berkomitmen menyelesaikan proyek pembangunan dengan menggunakan dana utang atau pembiayaan alternatif.
“Menurut saya itu adalah upaya Pemkot Surabaya untuk percepatan pembangunan, karena tentunya apabila menggunakan anggaran yang ada tidak akan bisa,” kata Adi Sutarwijono, Rabu (13/8/2025).
Langkah Pemkot Surabaya melakukan pinjaman dana guna mempercepat proses pembangunan, ujarnya, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam pembangunan Kota Pahlawan yang hasilnya dapat dirasakan masyarakat.
Baca: Ganjar Miliki Kenangan Tersendiri Akan Sosok Kwik Kian Gie
“Sehingga masyarakat tidak menunggu lama proyek tersebut selesai, maka dipercepat dengan melakukan pinjaman tersebut,” jelasnya.
Menurutnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah memastikan anggaran yang dipinjam akan dilunasi di periode masa jabatannya.
“Wali Kota Surabaya juga sudah memastikan anggaran yang dipinjam akan dilunasi di masa jabatan periode saat ini, sehingga tidak membebani pemerintahan periode selanjutnya,” ungkap Awi, sapaan akrabnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menerangkan bahwa pinjaman tersebut akan dibahas dalam pembahasan perubahan APBD.
Diketahui, infrastruktur menjadi prioritas penting dalam alokasi anggaran Kota Surabaya sampai akhir tahun ini.
Tercatat kemampuan belanja Kota Surabaya diproyeksikan Rp 12,3 triliun hingga APBD Perubahan nanti. Termasuk melalui pembiayaan alternatif alias pinjaman dari Bank Jatim sebesar Rp 450,2 miliar.
Baca: Ganjar Tegaskan Haul Bung Karno Padukan Semangat Spiritual
Pinjaman ini, sepenuhnya untuk penguatan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat. Pertama, untuk pengerjaan JLLB (Jalan Lingkar Luar Barat) Rp 42,1 miliar.
Kedua, pelebaran jalan Wiyung-Lakarsantri Rp 130,2 miliar. Ketiga, penanganan banjir Rp 179,3 miliar.
Keempat, pengerjaan drainase diversi Gunungsari Rp 50,1 miliar. Dan Kelima, penerangan jalan umum (PJU) Rp 50,3 miliar.
Pembiayaan alternatif diambil, karena alokasi APBD setelah dikurangi belanja wajib hanya tersisa Rp 1,7 triliun untuk pembangunan.
