Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 senilai Rp12,7 triliun agar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi warga.
Hal itu disampaikan Adi usai Rapat Paripurna DPRD Surabaya dalam rangka penetapan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang digelar Senin (10/11/2025).
Ia menyebut seluruh proses pembahasan berjalan baik, konstruktif, dan sesuai jadwal.
Baca: Ganjar Ingatkan Pemerintah Program Prioritas dengan Skala Masif
“Saya kira semua hal yang dibahas oleh Paripurna tadi sudah berjalan dengan baik. Termasuk tadi ada Bu Lupia yang sudah mengajukan sejumlah usulan yang baik untuk ke depan, dan juga sudah ditanggapi oleh Pak Wali Kota Surabaya,” ujar Adi.
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, pembahasan APBD antara DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya mencerminkan koordinasi yang solid serta semangat kolaboratif dalam menyalurkan anggaran demi kepentingan warga.
“Tahapan-tahapan itu bisa dijalankan dengan baik dan sesuai dengan timeline penetapan APBD tahun 2026, yakni tanggal 10 November,” jelasnya.
Adi optimistis serapan APBD 2026 akan berjalan maksimal. Ia memastikan DPRD akan terus melakukan pengawasan dan memberi masukan agar program yang dibiayai APBD tidak hanya terlaksana, tetapi juga berkelanjutan.
“Kalau ditanya apakah APBD bisa terserap secara maksimal, saya optimistis bisa. Karena APBD ini kan sudah ditetapkan, mungkin nanti ada masukan dari DPRD agar program-programnya bisa berjalan dengan baik dan berlanjut,” katanya.
Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, DPRD Surabaya akan melakukan evaluasi langsung di lapangan. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan sesuai kebutuhan warga dan setiap temuan bisa segera diperbaiki.
Baca: Ganjar Ajak Kader Banteng NTB Selalu Introspeksi Diri
“Tentu kita akan melakukan evaluasi di lapangan supaya hal-hal yang kita temui bisa segera diperbaiki dalam pelaksanaan pembangunan,” tutur Adi.
Ia juga menyoroti sejumlah program prioritas, seperti perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), pembangunan infrastruktur dasar dan jalan lingkungan, penerangan jalan umum (PJU), serta penyediaan sarana air bersih.
“Semua itu diharapkan bisa menjadi narasi positif bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam mendesain pembangunan ke depan,” pungkasnya.
