Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Barat, Agus Sudarmansyah, menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran transfer ke daerah hingga mencapai Rp522 miliar pada tahun 2026.
Ia menilai keputusan tersebut berpotensi mengancam keberlanjutan pembangunan di Kalbar, terutama di sektor infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kami sudah berjuang agar kebijakan ini dibatalkan. Kami sudah audiensi dengan Kementerian Keuangan, tapi tak ada hasil konkret,” kata Agus Sudarmansyah, Senin (13/10/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah pusat justru meminta pemerintah daerah untuk lebih proaktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga. Sebab, dana yang dipangkas disebut akan dialihkan ke program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Mereka bilang, bukan dikurangi, tapi dialihkan. Kalau dulu dikelola daerah, sekarang dikelola kementerian dan lembaga,” jelasnya.
Namun, menurut Agus, solusi tersebut sulit dijalankan. Pemerintah daerah, katanya, sudah trauma dengan proses yang sering berujung pada persoalan sensitif.
“Kalau tidak ada tambahan dana transfer, pembangunan jelas akan terganggu,” tegasnya.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang kebijakan pemangkasan tersebut.
“Kalau pun mau dikurangi, jangan terlalu besar. Daerah sangat bergantung pada dana ini,” ujarnya.
Agus juga menyoroti dampak langsung pemangkasan itu terhadap APBD Kalbar. Seluruh perencanaan daerah, katanya, telah disusun berdasarkan pagu dan edaran resmi dari Kementerian Keuangan.
“Tiba-tiba dipangkas, semua jadi berantakan. Kami sudah sesuaikan program sesuai arahan pusat, tapi kebijakan ini datang mendadak,” tuturnya.
Ia menilai, efek paling terasa dari pemangkasan ini adalah terhambatnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Kalimantan Barat.
“Infrastruktur jalan, sarana pendidikan, dan fasilitas kesehatan pasti terdampak. Padahal, itu kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.
