Jakarta, Gesuri.id - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu Anggi Noviah menyampaikan berbagai catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil reses masa persidangan II DPRD Indramayu, Senin (20/7/2026).
Melalui hasil serap aspirasi dari 12 anggota fraksi di enam daerah pemilihan, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah lebih fokus bekerja melayani masyarakat dan tidak sekadar membangun pencitraan.
“Upaya nyata Pemerintah Daerah dalam mengatasi ancaman gagal panen akibat kurangnya pasokan air dan ancaman kelangkaan air bersih harus benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar hanya pemberitaan,” kata Anggi dari podium paripurna.
Fraksi PDI Perjuangan menempatkan persoalan sektor pertanian dan krisis air bersih sebagai perhatian utama. Kebijakan giliran air dinilai belum efektif karena saluran irigasi di berbagai wilayah mengalami sedimentasi yang mengancam produktivitas pertanian. Karena itu, fraksi meminta pemerintah daerah segera menambah debit air pada embung-embung besar serta membangun sodetan baru untuk menjamin pasokan air bagi lahan pertanian.
Selain persoalan irigasi, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kenaikan tarif PDAM Tirta Darma Ayu yang dinilai tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Di tengah menurunnya debit air dan kondisi distribusi yang masih keruh, kenaikan tarif justru dianggap semakin membebani pelanggan.
“Masyarakat kembali dibebani dengan kenaikan tarif PDAM yang tinggi. Seharusnya kenaikan tarif itu berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan, kenyataannya justru terbalik, tarif naik, kualitas pelayanan menurun,” ujarnya.
Dalam laporan reses tersebut, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang dinilai telah menjadi ancaman serius akibat minimnya armada pengangkut, belum tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di sejumlah desa, serta kondisi TPA Kertawinangun dan TPA Pecuk yang telah melebihi kapasitas. Pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 serta mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum guna meningkatkan keselamatan masyarakat.
Di sektor kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC), namun tetap memberikan catatan terkait rumitnya proses rujukan serta reaktivasi kepesertaan BPJS PBI maupun BPPU yang masih dikeluhkan masyarakat.
Sementara itu, pada sektor pendidikan, fraksi menilai sistem penerimaan murid baru berbasis zonasi belum mampu menghentikan praktik pungutan liar yang berkedok sumbangan bangku, pembangunan, hingga pembelian lembar kerja siswa (LKS). Fraksi juga menilai fungsi komite sekolah telah bergeser menjadi legitimasi terhadap praktik pungutan yang membebani orang tua siswa.
“Pungli dalam bentuk apa pun menambah beban orang tua murid. Kami mendorong Pemerintah Daerah untuk segera menindak tegas hal tersebut dan memastikan di setiap satuan pendidikan di Indramayu tidak ada lagi pungutan liar dengan alasan apa pun,” pungkasnya.
