Jakarta, Gesuri.id - Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti kesal saat mendengar kabar adanya dugaan praktik pengoplosan beras.
Menurutnya, meskipun Satgas Pangan sudah tersebar di berbagai tempat, praktik tersebut tetap terjadi sampai sekarang.
Hal ini disampaikan Agustina sebagai respons atas temuan Kementerian Pertanian RI (Kementan) yang mengungkap ratusan merek beras diduga oplosan.
Baca: Ganjar Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
“Kalau itu terjadi, ya wes sebenarnya jelehi (menyebalkan) ya. Karena Satgas Pangan sudah di mana-mana dan yang ketangkap itu ya banyak. Kok ya masih ada gitu,” ujar Agustina saat ditemui Indoraya.News di Balai Kota Semarang, Rabu (16/7).
Mengenai dugaan beras oplosan, Agustina menyatakan bahwa pengawasan pangan selama ini belum berjalan secara maksimal. Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan pangan.
“Ini membuat kita merasa bahwa upaya kita belum cukup. Harus kita perbaiki kinerja kita,” ujarnya.
Ke depannya, pengawasan distribusi bahan pangan, terutama beras kemasan, akan dilakukan secara berlapis oleh pemerintah kota.
Agustina menegaskan bahwa beras oplosan biasanya adalah campuran antara beras layak konsumsi dengan beras yang tidak layak konsumsi, dan hal ini sangat mengkhawatirkannya.
“Kalau ini dioplos, berasnya kan jadi beras premium yang isinya tidak premium padahal bayarnya harga. Jija begitu tentu nutrisinya sudah berkurang jauh. Ini merugikan masyarakat,” jelasnya.
Ia menilai praktik mengoplos beras rusak atau afkir dan menjualnya sebagai beras konsumsi merupakan pelanggaran serius.
Baca: Ganjar Tegaskan Haul Bung Karno Padukan Semangat Spiritual
“Menurut saya, kejadian itu membuat kita harus gemergah (tergugah). Pasti ada yang kurang yang harus kita lakukan,” tambah Agustina.
Pemerintah Kota Semarang juga akan memperkuat peran Satgas Pangan untuk membantu pengawasan operasi pasar agar memastikan beras yang dijual bebas dari praktik oplosan.
“Satgasnya ini akan membantu pengawasa pengoperasian pasar. Kalau ada beras yang oplosan, ya mau tak mau harus ditindak. Kalau skalanya kecil bisa ditegur. Tapi kalau sudah besar ya ada hukumnya, ada urusannya,” tegasnya.
