Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Jember, Widarto, mendesak Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemkab Jember turun langsung menyelidiki dugaan pengurangan porsi menu yang dibagikan selama Ramadan.
Desakan itu muncul menyusul polemik menu MBG yang ramai diprotes warganet dan dinilai tak sesuai standar nilai anggaran per porsi.
“Kami minta Satgas MBG Pemkab Jember turun langsung mengecek. Dari sisi kuantitas terlihat betul ada yang tanda kutip dicurangi,” kata Widarto, dikutip Kamis (5/3/2026).
Sorotan terhadap program MBG di Jember mencuat setelah beredar keluhan di media sosial terkait menu yang dibagikan oleh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
Selama Ramadan, sejumlah siswa dilaporkan hanya menerima makanan kering seperti roti, telur rebus, buah, dan kacang. Jika ditaksir, nilai satu paket tersebut dinilai tak menyentuh angka Rp 8 ribu hingga Rp 10 ribu per porsi.
Widarto menilai publik dapat dengan mudah memperkirakan komposisi dan nilai makanan yang diterima siswa. Ia meminta Satgas MBG tidak berhenti pada teguran administratif apabila ditemukan pelanggaran.
“Kalau sudah diperingatkan satu dua kali tapi tetap bandel, rekomendasikan saja ke bupati untuk ditutup. Masih banyak pemodal lain yang siap menjalankan program ini dengan benar,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Jember itu menekankan pentingnya langkah tegas agar program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto tidak berjalan semrawut di daerah. Menurutnya, pengawasan ketat justru merupakan bentuk dukungan terhadap keberhasilan program tersebut.
“Kalau program ini semrawut dan kuantitasnya banyak dikurangi, yang dirugikan tentu Pak Prabowo. Kami justru ingin mengawal program prioritas nasional ini,” ujarnya.
Ia juga mencium potensi penyimpangan yang lebih serius apabila praktik pengurangan porsi dilakukan secara rutin. Terlebih, terdapat laporan pembagian MBG yang dirapel untuk dua hingga tiga hari sekaligus.
“Kalau harian mungkin terlihat kecil. Tapi kalau dikalikan? Apalagi ada yang sekali ngasih untuk dua atau tiga hari. Itu harus dihitung betul,” ucapnya.
Widarto turut menyoroti aspek efisiensi operasional selama Ramadan. Ia berpendapat biaya dapur seharusnya menurun karena tidak ada proses memasak berat seperti hari biasa.
“Di Ramadan biaya tenaga kerja berkurang, tidak perlu masak. Gas paling untuk rebus telur. Buah, kacang, roti itu sudah dibeli. Secara operasional jauh lebih ringan. Kenapa masih harus dicurangi?” ungkapnya.
Isu ini menjadi ujian pengawasan Pemkab Jember terhadap pelaksanaan MBG di lapangan. Di tengah dukungan terhadap program pemenuhan gizi siswa, transparansi dan akuntabilitas pelaksana kini dituntut lebih ketat agar polemik porsi dan kualitas menu tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan publik terhadap program tersebut.
