Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mengungkapkan lemahnya pengawasan di lembaga pemasyarakatan (lapas) setelah kembali terungkapnya kasus peredaran narkoba dari balik jeruji besi.
Ia menilai alasan kerusakan kamera pengawas (CCTV) yang kerap disampaikan pihak lapas tidak masuk akal dan perlu ditelusuri lebih jauh.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
"Penjelasan yang kami terima dari Ditjen Pemasyarakatan selalu sama, katanya CCTV sedang tidak berfungsi ketika kasus terjadi. Ini sudah berulang kali terjadi,” kata Andreas seusai rapat tertutup dengan jajaran lembaga pemasyarakatan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10).
Andreas mengaku ragu dengan penjelasan tersebut. Menurutnya, sistem keamanan dan pengawasan di lapas selama ini tergolong ketat, terutama bagi tamu maupun pihak luar yang hendak masuk ke dalam.
"Kalau kita saja, anggota DPR, mau masuk lapas harus diperiksa ketat. Jadi sangat janggal kalau narkoba bisa beredar di dalam tanpa bantuan dari pihak dalam,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Ia menduga kuat ada keterlibatan oknum petugas lapas dalam jaringan peredaran narkoba tersebut. Selain itu, penggunaan alat komunikasi ilegal di dalam lapas juga menjadi persoalan serius.
Baca: Ganjar Tegaskan PDI Perjuangan Sebagai Penyeimbang Pemerintah
“Pasti ada permainan antara pihak luar dan dalam. Handphone bisa masuk, komunikasi tetap jalan, jadi sulit memberantas kalau tidak ada tindakan tegas dari atas,” tambahnya.
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Komisi XIII DPR sepakat membentuk panitia kerja (panja) guna mengusut praktik peredaran narkoba di dalam lapas.
Panja ini juga akan memanggil sejumlah pakar dan pejabat terkait untuk mencari solusi permanen agar kasus serupa tidak terulang.