Ikuti Kami

Andreas Pareira Minta Tak Beri Izin HMI Berdemonstrasi!

Izin untuk menggelar unjuk rasa tidak boleh diberikan selama pemerintah masih menerapkan larangan bagi masyarakat untuk berkumpul.

Andreas Pareira Minta Tak Beri Izin HMI Berdemonstrasi!
Politikus PDI Perjuangan  Andreas Pareira.

Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan  Andreas Pareira, meminta polisi tidak memberikan izin Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Indonesia (Badko HMI) se-Indonesia pimpinan Abdul Muis Amiruddin menggelar unjuk rasa menjelang dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurutnya, izin untuk menggelar unjuk rasa tidak boleh diberikan selama pemerintah masih menerapkan larangan bagi masyarakat untuk berkumpul.

Baca: Andreas Ingatkan Tak Politisasi Kebijakan Penanganan Pandemi

"Ya selama ada larangan untuk berkumpul, jangan dikasih izinlah untuk demo," kata Andreas,  Rabu (4/8).

Ia mengatakan, unjuk rasa sudah seharusnya tidak mendapatkan izin di masa seperti sekarang ini. Ia mencontohkan, masyarakat yang ingin beribadah saja diminta untuk melakukannya di rumah masing-masing.

"Untuk beribadat saja di rumah. Masa harus izinkan demonstrasi," katanya.

Lebih lanjut, Andreas menyoroti potensi peningkatan kasus penularan Covid-19 bila pemerintah memberikan izin kepada Badko HMI se-Indonesia untuk menggelar unjuk rasa menjelang dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf.

Ia mengklaim pemerintah telah berusaha keras untuk menurunkan angka penularan Covid-19 yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Apa tidak justru akan menaikkan lagi penularan, yang saat ini sudah dengan susah payah kita, pemerintah bersama masyarakat, berjuang untuk diturunkan," tutur Andreas.

Baca: Andreas Minta Pemerintah Jelaskan Perubahan Statuta UI

PB HMI pimpinan Abdul Muis Amiruddin menginstruksikan kepada Ketua Umum Badko HMI se-Indonesia agar menggelar unjuk rasa menjelang dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf.

Seruan ini termaktub dalam surat instruksi nomor 144/A/Sek/12/1443 bertanggal 2 Agustus 2021. Menurut mereka, Presiden dan Wapres Jokowi-Ma'ruf Amin yang dihadapkan pada krisis Covid-19 gagal memenuhi hak masyarakat.

PB HMI pimpinan Pj. Abdul Muis Amiruddin lantas meminta agar kader HMI di daerah melakukan aksi pada 6-13 Agustus. Titik aksi yang direkomendasi mulai dari Istana Negara hingga Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

Quote