Ikuti Kami

Merawat Pertiwi, Bupati Trenggalek Ubah Sampah dan Limbah Pertanian Jadi Sumber Ekonomi

Selain sektor energi, limbah pertanian menjadi salah satu sumber emisi yang mendapat perhatian serius.

Merawat Pertiwi, Bupati Trenggalek Ubah Sampah dan Limbah Pertanian Jadi Sumber Ekonomi
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin.

Jakarta, Gesuri.id - Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menargetkan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, mencapai Net Zero Carbon City pada 2045 melalui berbagai inovasi pengelolaan sampah, pemanfaatan limbah pertanian, dan pengembangan energi terbarukan.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmennya menerjemahkan semangat Merawat Pertiwi ke dalam kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Nur Arifin mengatakan, komitmen Merawat Pertiwi yang menjadi semangat perjuangan partai mendorong dirinya untuk menerjemahkan nilai tersebut ke dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Menurutnya, merawat lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

"Saya sebagai kader partai begitu ingin menyiapkan merawat pertiwi. Kemudian saya mencoba memahami, ternyata merawat pertiwi itu melindungi segenap bangsa, berarti ini konstitusi," kata Nur Arifin di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Selasa (10/11/2026).

Ia kemudian menginisiasi perubahan perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Trenggalek dengan memasukkan target pencapaian Net Zero Carbon City pada 2045. Target tersebut tidak hanya berfokus pada persoalan sampah, tetapi juga mencakup upaya menekan emisi karbon dari berbagai sektor yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan bencana lingkungan.

Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo

Berdasarkan penghitungan awal, sektor energi menjadi penyumbang emisi karbon terbesar di Trenggalek. Namun, pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan kewenangan untuk melakukan intervensi secara langsung terhadap sektor energi.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong berbagai langkah yang dapat dilakukan dari tingkat lokal, seperti pemanfaatan mikrohidro dan pengolahan limbah peternakan menjadi biogas. Dengan cara tersebut, masyarakat tidak hanya berkontribusi mengurangi emisi, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi melalui penghematan biaya kebutuhan energi rumah tangga.

Selain sektor energi, limbah pertanian menjadi salah satu sumber emisi yang mendapat perhatian serius. Selama ini, jerami dan tongkol jagung kerap dibakar setelah masa panen sehingga menghasilkan emisi yang berdampak terhadap lingkungan.

Untuk mengatasinya, Pemkab Trenggalek mendorong pemanfaatan teknologi pirolisis sederhana guna mengolah limbah pertanian menjadi produk yang lebih bermanfaat. Hasil pengolahan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan pemurnian air melalui sistem pemanenan air hujan maupun untuk mendukung kegiatan pertanian.

"Jadi dulu, jerami-jerami itu dibakar. Tongkol-tongkol jagung itu dibakar. Sekarang kita dengan dipadatkan dengan teknologi sederhana pirolisis, itu kita jadi miuncar. Miuncar itu yang kemudian kita taruh di corong-corong pemanen hujan di rumah-rumah warga," ujarnya.

Di sektor peternakan, pengolahan kotoran ternak menjadi biogas juga terus dikembangkan. Selain mengurangi emisi gas rumah kaca, program tersebut diharapkan mampu menekan pengeluaran rumah tangga karena masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada LPG untuk kebutuhan memasak.

Menariknya, Nur Arifin juga mendorong agar pengurangan emisi dari pengolahan limbah peternakan dapat memberikan nilai ekonomi tambahan melalui perdagangan karbon.

Pemkab Trenggalek menghitung penurunan emisi sebelum dan sesudah limbah peternakan diolah menjadi biogas. Hasil penghitungan tersebut kemudian didaftarkan melalui sistem registri karbon untuk memperoleh sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca yang dapat diperdagangkan.

Nur Arifin menyebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Trenggalek telah memperoleh izin untuk melakukan perdagangan karbon melalui IDXCarbon. Langkah ini diharapkan membuka sumber pendapatan baru bagi daerah sekaligus memberikan insentif ekonomi kepada masyarakat yang berkontribusi mengurangi emisi.

"Jadi satu trek rekornya diolah jadi biogas, oke dia udah gak perlu lagi beli tabung LPG. Yang melon-melon itu. Mereka udah bisa memasak, udah mengurangi cost of living-nya mereka," jelasnya.

Ia menambahkan, masyarakat yang mengolah limbah peternakan dapat bekerja sama dengan BUMD untuk mendaftarkan pengurangan emisi karbon. Selanjutnya, kredit karbon yang dihasilkan dapat dipasarkan melalui bursa karbon maupun pasar karbon sukarela (voluntary carbon market).

Di sisi lain, pengelolaan sampah rumah tangga juga menjadi prioritas Pemkab Trenggalek. Nur Arifin membagi strategi penanganan sampah berdasarkan karakteristiknya, mulai dari sampah organik, sampah anorganik, hingga residu yang harus ditangani di tempat pemrosesan akhir (TPA).

Untuk sampah organik, pemerintah daerah mengembangkan program Green Community Championship. Melalui program ini, kelompok masyarakat, termasuk komunitas dan rukun tetangga (RT), didorong berkompetisi menciptakan lingkungan bersih sekaligus menghadirkan inovasi pengolahan sampah.

Menurut Nur Arifin, pendekatan kompetisi menjadi pilihan karena keterbatasan anggaran daerah. Dengan anggaran sekitar Rp200 juta, pemerintah dinilai dapat memperoleh dampak lebih luas apabila dana tersebut dialokasikan sebagai hadiah bagi komunitas yang berhasil menciptakan inovasi dan menjaga kebersihan lingkungan.

"Daripada saya bayarin orang itu bersih-bersih, saya punyanya duit hanya Rp200 juta. Bagaimana caranya Rp200 juta bisa cukup sekabupaten? Kalau dibuat bayarnya mungkin tidak cukup. Tapi Rp200 juta kalau jadi hadiah, itu besar. Ya sudah, kita pasang saja hadiah Rp200 juta, Green Community Championship," ungkapnya.

Sementara itu, sampah anorganik didorong untuk dikelola dan dimanfaatkan kembali melalui berbagai inovasi pengolahan. Adapun sampah residu yang tidak dapat dimanfaatkan akan dibawa ke TPA.

Untuk menangani sampah residu, Pemkab Trenggalek tengah menyiapkan pengolahan menjadi Refuse Derived Fuel (RDF), yakni bahan bakar alternatif yang berasal dari sampah. Nur Arifin mengatakan pihaknya telah menjajaki kerja sama dengan pihak swasta yang akan menyediakan mesin dan teknologi pengolahan, sementara pemerintah daerah menyiapkan lokasi pengolahan.

Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur

Ia ingin mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Menurutnya, sampah seharusnya tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang harus dibuang, tetapi juga memiliki potensi ekonomi apabila dikelola dengan tepat.

"Kampung harusnya kalau melihat sampah, itu kayak melihat tambang. Karena begitu kamu mengolah, kemudian kamu jadi RDF, itu kan masih laku kalau kamu jual, termasuk residu-residu lain," katanya.

Nur Arifin menegaskan, berbagai inovasi pengelolaan sampah dan lingkungan tersebut harus memberikan manfaat ekonomi tanpa menambah beban masyarakat. Ia mengaku tidak ingin menjadikan penarikan retribusi sebagai solusi utama pengelolaan sampah selama masih ada alternatif yang lebih rasional dan tidak memberatkan rakyat.

"Yang terpenting jangan lagi-lagi bebani rakyat. Selama sistem ini berjalan, saya pokoknya enggak mau narik-narik retribusi ini," tegasnya.

Ia berharap integrasi pengelolaan sampah, pemanfaatan limbah pertanian, pengembangan biogas, serta perdagangan karbon dapat menjadi fondasi bagi Trenggalek untuk mencapai target Net Zero Carbon City pada 2045.

Menurutnya, keberhasilan agenda tersebut membutuhkan konsistensi kebijakan, inovasi, dan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, semangat Merawat Pertiwi tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan melalui program nyata yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Quote