Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PDI Perjuangan, Angie Natesha Goenadi, menegaskan penolakan tegas terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui DPRD.
Sikap tersebut sejalan dengan keputusan PDI Perjuangan sebagai partai paling vokal menolak mekanisme Pilkada melalui DPR, yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Ancol, Jakarta, Senin, 12 Januari 2026.
“Demokrasi kita sudah berada di jalur yang benar dengan melibatkan rakyat secara langsung. Jika sekarang pemilihan dikembalikan ke DPRD, itu namanya kita setback atau mundur jauh ke belakang,” kata Angie, Jumat (16/1/2026).
Ia menilai, menarik kembali hak pilih rakyat ke tangan legislatif merupakan langkah mundur yang mencederai tatanan demokrasi yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.
Menurut Angie, Pilkada langsung adalah capaian penting demokratisasi nasional yang lahir dari perjuangan rakyat dan tidak boleh dikorbankan dengan alasan apa pun.
Pilkada langsung, kata dia, menciptakan ikatan emosional dan tanggung jawab moral yang kuat antara pemimpin dan konstituennya. Dalam sistem ini, setiap calon kepala daerah dituntut turun langsung ke lapangan, mendengar keluhan warga, dan menawarkan solusi nyata atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Kalau lewat DPRD, interaksinya hanya menjadi urusan elit ke elit saja. Rakyat akhirnya hanya bisa menonton dari jauh, padahal merekalah yang paling merasakan dampak dari setiap kebijakan pemimpin tersebut. Kita tidak boleh mengebiri hak konstitusional warga hanya karena alasan teknis,” ucapnya.
Selain soal kedaulatan rakyat, Angie juga menyoroti potensi meningkatnya praktik politik transaksional jika Pilkada dilakukan melalui mekanisme tidak langsung. Menurutnya, pengambilan keputusan di ruang-ruang tertutup dewan berisiko melahirkan politik ‘di bawah meja’ yang jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Kita ingin pemimpin dengan legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat, bukan hasil lobi-lobi antar fraksi. PDI Perjuangan berkomitmen agar kedaulatan tetap di tangan rakyat, bukan diwakilkan," ujarnya.
Angie mengakui bahwa Pilkada langsung masih memiliki berbagai kekurangan, mulai dari politik uang hingga rendahnya partisipasi pemilih. Namun demikian, ia menegaskan bahwa solusi atas persoalan tersebut bukan dengan menghapus hak pilih rakyat, melainkan dengan memperbaiki kualitas penyelenggaraan demokrasi.
"Solusinya adalah memperketat pengawasan, menegakkan aturan tanpa pandang bulu, dan memperkuat pendidikan politik. Energi bangsa ini harusnya dialokasikan untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita agar bebas politik uang, bukan malah menutup ruang partisipasi rakyat," pungkasnya.
