Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Berau, Rudi P Mangunsong, menegaskan sikap tegas partainya menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Sikap tersebut dinilai sejalan dengan garis kebijakan PDI Perjuangan di tingkat pusat yang konsisten mempertahankan Pilkada langsung sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
“Intinya, sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu sudah pernah dilakukan pada masa Orde Baru dan kemudian diubah pada era Reformasi agar kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya, dikutip Selasa (13/1).
Rudi menilai, wacana mengembalikan mekanisme Pilkada melalui DPRD justru mencederai semangat Reformasi dan demokrasi yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.
Menurutnya, jika terdapat persoalan dalam pelaksanaan Pilkada langsung, maka yang harus dibenahi adalah aspek teknis, pengawasan, dan penegakan hukumnya, bukan mengubah sistem yang telah memberikan ruang partisipasi langsung kepada rakyat.
“Yang terpenting jangan tanya PDI Perjuangan kenapa menolak, tapi tanyakan kepada rakyat. Hak memilih ini diberikan negara kepada rakyat dan itu tidak boleh dirampas,” ujarnya.
Terkait alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dalih untuk mendukung Pilkada melalui DPRD, Rudi menegaskan argumen tersebut tidak tepat sasaran. Menurutnya, biaya besar dalam Pilkada langsung harus dikaji secara objektif dengan menelusuri sumber-sumber pemborosan yang terjadi.
“Kalau alasannya efisiensi anggaran, cari dulu celah-celahnya. Lihat di mana yang membuat Pilkada langsung menjadi mahal. Apakah di biaya operasional pasangan calon atau praktik-praktik pragmatis seperti politik uang,” terangnya.
Ia menambahkan, apabila persoalan utama yang disoroti adalah maraknya praktik politik uang, maka solusi yang tepat bukan dengan kembali ke sistem lama, melainkan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dalam setiap tahapan pemilu.
“Kalau Pilkada lewat DPRD terjadi, itu jelas sebuah kemunduran. Yang seharusnya dievaluasi adalah siapa penyelenggara pemilu dan siapa pengawas pemilunya,” katanya.
Rudi juga menyinggung pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Berau yang menelan anggaran hingga puluhan miliar rupiah. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus diteliti secara menyeluruh agar ke depan dapat ditekan tanpa mengorbankan hak demokrasi masyarakat.
“Perangkat-perangkatnya yang harus diteliti dengan baik. Jangan hanya karena melihat sesuatu yang salah, lalu sistemnya yang diubah. Seolah-olah masyarakat yang disalahkan karena Pilkada menjadi mahal,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa demokrasi merupakan sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, PDI Perjuangan akan tetap berada di barisan rakyat dalam menjaga hak pilih langsung sebagai bagian dari kedaulatan demokrasi.
“PDI Perjuangan menolak, karena partai adalah representasi masyarakat. Hak ini tidak boleh mundur ke belakang,” pungkasnya.
