Ikuti Kami

Ansy Desak Bulog Tindak Tegas Mafia Beras

Jangan sampai rakyat yang sudah menderita karena Covid-19, dirugikan pula oleh mafia pangan. 

Ansy Desak Bulog Tindak Tegas Mafia Beras
Ilustrasi. Beras Bulog/

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) mendesak Bulog untuk konsisten menindak tegas mafia pangan, terutama mafia beras.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, jangan sampai rakyat yang sudah menderita karena Covid-19, dirugikan pula oleh mafia pangan. 

Baca: PDI Perjuangan Diserang? Justru Menguatkan Kader Partai

Hal itu dinyatakan Ansy ketika Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Bulog Bapak Budi Waseso, baru-baru ini.

Ansy juga mempersoalkan impor persediaan stok pangan. Dalam presentasi Bulog, Ansy menemukan masih ada upaya untuk melakukan impor persedian stok pangan tahun 2021. 

"Saya meminta rincian dan penjelasan soal jenis pangan yang akan diimpor, juga rincian kebutuhan pangan yang akan diimpor? Mengapa Bulog tidak melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengubah paradigma di sektor pangan, yakni MENDORONG PRODUKTIVITAS PANGAN DOMESTIK agar bisa mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri? Pandemi Covid-19 adalah momentum transformasi paradigma pangan dari ketergantungan pada impor menuju KEDAULATAN/KEMANDIRIAN PANGAN," tegas Ansy.

Ansy juga mempersoalkan kendala kebijakan pangan dan penugasan penyerapan.  Salah satunya adalah penugasan penyerapan untuk membantu membeli panen petani dan kewajiban menyediakan stok cadangan pangan tidak didukung dengan pendanaan awal dari Pemerintah.

Baca: Survei: Popularitas PDI Perjuangan Semakin Kokoh di Puncak

Ansy menegaskan, penugasan untuk penyaluran beras oleh Bulog harus sejajar dengan penyerapan panen padi dari petani. Agar cadangan beras pemerintah (CBP) tetap aman (terjaga).

"Saya meminta Direktur Utama Perum Bulog menjelaskan seterang-terangnya, apa masalah dan penyebabnya? Bagaimana solusinya menurut Bulog? Apakah Bulog bisa melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertanian atau Kementerian Keuangan terkait pendanaan untuk menyerap panen dan melindungi penghasilan petani?," ujar Ansy.

Quote