Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) memberikan rekomendasi pada Kementerian Pertanian (Kementan), untuk menjadikan produk Kopi Manggarai dan Kopi Bajawa dari Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai komoditas unggulan dari sektor perkebunan.
Hal itu dinyatakan Ansy ketika menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian (Mentan) RI, Syahrul Yasin Limpo, Eselon I/Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) dan BUMN Sektor Pertanian-Peternakan, baru-baru ini.
Baca: Ansy Minta Babi Dijadikan Komoditas Unggulan dari NTT
Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan, rekomendasi terkait Kopi Manggarai ia dapatkan setelah berdiskusi dengan Wakil Bupati Manggarai Barat Maria Geong Ph.D, Hery Nabit dan Anis Tay Ruba.
"Saya bahkan menunjukkan secara langsung produk Kopi Manggarai dan Kopi Bajawa kepada Mentan Syahrul Yasin Limpo," ujar Ansy.
Anggota DPR dari Dapil NTT II itu melanjutkan, petani kopi di dua kabupaten itu dan titik-titik kebun kopi lainnya di NTT membutuhkan bantuan Kementan untuk regenerasi dan pengolahan pasca panen. Dengan begitu, kopi-kopi lokal NTT bisa masuk ke hotel dan restoran besar di Labuan Bajo.
"Pada tahun 2019 sebelum pandemi terjadi, BPS mencatat jumlah kunjungan turis lebih tinggi 30,62% atau sejumlah 3,76 juta kunjungan. Kunjungan fantastis ini membantu penyerapan pasar Kopi Flores," ungkap Ansy.
Ansy menegaskan, orientasi Kementan tahun 2021 harus terarah pada perwujudan kemandirian dan kedaulatan pangan, bukan ketahanan pangan.
Baca: Ansy Lema Kritisi Penyeragaman Pangan Ala Kementan
"Beberapa kritik konstruktif lainnya terkait anggaran Kementan juga saya lontarkan seperti anggaran pengadaan handsprayer dan program karantina pangan. Tentu kritik saya tidak bertujuan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas kerja pemerintah dan DPR," ujar Ansy.
Ansy mengatakan, anggaran Pemerintah berasal dari pajak rakyat. Dan dirinya sebagai anggota DPR RI Komisi IV memiliki amanah serta tanggung jawab untuk memastikan tidak ada sepeser uang yang jatuh di tangan dan tempat yang salah.
"Program-program pemerintah terutama di sektor pangan dan perkebunan harus tepat sasaran, berjangka panjang, dan mendorong perekonomian lokal, termasuk NTT," pungkasnya.
