Ikuti Kami

Anton: OPM Termasuk Pemberontakan, Harus Ditindak Tegas!

"Sudah masuk kategori pelanggaran yang sangat berat bagi NKRI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat".

Anton: OPM Termasuk Pemberontakan, Harus Ditindak Tegas!
Mantan Wakalemdiklat Polri Irjen. Pol. (Purn.) Anton Charliyan. (Foto: Istimewa)

Tasikmalaya, Gesuri.id - Mantan Wakalemdiklat Polri Irjen. Pol. (Purn.) Anton Charliyan mengungkapkan di akhir tahun 2020 ini, situasi politik dan keamanan Papua  semakin memanas.

Beberapa minggu yang lalu, ujar Anton, terjadi bentrokan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang membawa korban jiwa.

Baca: Maaher Diciduk! Kapitra: Tak Ada Jaminan Ulama Bebas Salah

Dan terakhir, terjadi deklarasi kemerdekaan Papua yang dilakukan Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda.

Selain mendeklarasikan kemerdekaan Papua, Benny juga menyatakan bahwa dirinya telah diangkat sebagai Presiden Sementara dari Pemerintahan Sementara Republik Papua.

"Tindakan tersebut menurut analisis kami secara yuridis, sudah masuk kategori pelanggaran yang sangat berat bagi NKRI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan adanya pernyataan ingin memerdekakan diri  dan mendirikan negara diatas sebuah negara  berdaulat yang sudah diakui oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia, serta melawan dengan terang-terangan terhadap alat negara TNI/Polri. Hal itu sudah jelas merupakan tindakan makar atau pemberontakan terhadap negara yang sah," ujar Anton.

Mantan Kadiv Humas Polri itu melanjutkan, dengan membunuh, mengancam dan meneror warga, gerakan makar itu sudah jelas bisa dimasukan kedalam kategori Tindak Pidana Terorisme. 

Anton menyatakan, kejadian di Papua ini selalu terjadi berulang-ulang seolah tidak pernah selesai. Sama seperti halnya dulu di Poso, meski saat ini Poso sudah relatif aman dan baru kemarin saja mulai ada lagi pembunuhan terhadap 4 warga sipil. 

"Bercermin dari hal tersebut, saya kira tidak ada salahnya bila di Papua pun untuk menghadapi OPM ini bisa dipakai pola yang sama seperti operasi di Poso, yakni tindakan tegas tanpa ampun terhadap gerakan separatis yang ingin memberontak, mendirikan negara sendiri dan memisahkan diri dari NKRI," tegas Anton.

Baca: Ganjar Yakinkan Presiden Jokowi, Terus Lakukan Testing Covid

Mantan Kapolda Jabar itu menganjurkan pada negara agar mengadakan operasi gabungan TNI/Polri. Operasi itu bisa didahului dengan Operasi Kamtibmas. 

Baru bila kemudian Operasi Kamtibmas tidak dapat mengatasi gerakan separatis itu, bisa  langsung diadakan operasi Militer, dengan target sampai  tuntas ke akar-akarnya.

"Karena ancaman ini sudah jelas-jelas nyata. Jika memang Negara ini serius ingin menyelamatkan Papua, sekalipun dalam kondisi Covid, harus segera dilakukan dan jangan dianggap sepele bila tidak ingin Papua jatuh ke tangan OPM dan antek-antek asing dibelakangnya, yang justru memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan disaat situasi Covid ini dengan mengganggu keamanan di wilayah Papua dan wilayah Sulawesi," ujar Anton.

"Penanganan Covid memang penting, tapi keamanan Negara jauh lebih penting. Selamat berjuang TNI/Polri, sikat habis musuh-musuh Negara ini sampai titik darah penghabisan!" pungkasnya.

Quote