Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait menilai pandangan Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) menyinggung pemerintahan di Indonesia mulai otoriter setelah 10 tahun kurang tepat.
"Berdasarkan survei tingkat kepuasan publik dan indeks demokrasi kita tinggi. Kepuasan publik ke Pak Jokowi sampai 80 persen lebih. Jadi tidak tepat kalau kemudian disebut otoriter. Kita bicara harus dengan fakta jangan subjektifitas," kata Maruarar kepada wartawan, Selasa (1/8).
Baca: Maruarar Sirait Beri Tali Asih kepada 500 Koster Gereja di Jakarta
Dia memahami tidak ada pemerintahan yang sempurna. Maruarar yang akrab disapa Ara juga menghormati pernyataan JK sebagai tokoh bangsa.
"Tetapi berdasarkan data, saya percaya pemerintahan Pak Jokowi tidak otoriter. Karena kalau otoriter mana mungkin tingkat kepuasan 80 persen. Banyak yang suka mengkritik seperti Rocky Gerung juga kan tetap dipersilakan, tidak dibungkam," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan JK mengungkit pemerintahan era Soeharto. Menurutnya, di 10 tahun awal kepemimpinan Soeharto sistem demokrasi berjalan baik kemudian setelahnya menjadi otoriter. JK lalu mengungkap pemerintahan saat ini sudah mulai ke arah demikian.
Baca: Maruarar: Pak Sabam Hanya Dukung Orang Pancasilais
"Soeharto itu 10 tahun masih baik, dalam artian demokrasi, setelah itu lebih otoriter. Sekarang juga begitu kelihatannya, setelah 10 tahun muncullah, tentang macam-macam," kata Jusuf Kalla dalam 'Seminar Anak Muda untuk Politik', Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).
JK lalu menyinggung aturan masa jabatan presiden yang hanya dua periode atau 10 tahun. Menurutnya hal itu menjadi salah satu upaya meminimalisir pemerintahan otoriter.
