Jakarta, Gesuri.id - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Aria Bima, menilai sekolah kedinasan memiliki peran penting dalam mencetak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan kompeten, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan birokrasi modern.
“Oleh karenanya dibutuhkan SDM yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, namun juga berakhlak untuk menyelesaikan berbagai masalah pertanahan. Dibutuhkan taruna yang menjaga integritas, memiliki karakter kuat, dan teruji,” tegas Aria saat kunjungan ke Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kota Bogor, dikutip Kamis (9/4/2026).
Menurut Aria, tantangan tersebut meliputi perkembangan digitalisasi pelayanan publik, kompleksitas persoalan agraria, serta tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif dan responsif.
Ia juga menyoroti posisi strategis Kota Bogor sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi, sehingga berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan dan kompleksitas pengelolaan ruang.
“Kunjungan kerja spesifik kali ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyelenggaraan sekolah kedinasan, mengkaji sistem pendidikan, kurikulum, serta relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan instansi pemerintah, khususnya dalam menghadapi tantangan birokrasi modern dan digitalisasi pelayanan publik,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah, menyambut baik kunjungan Komisi II DPR RI tersebut dan berharap dapat memberikan masukan konstruktif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanahan.
“Kami berharap kehadiran Komisi II akan memberikan banyak masukan dan saran sehingga kami dapat terus meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM di bidang pertanahan,” ujarnya.
Dalam paparannya, Agustyarsyah menekankan pentingnya pelatihan teknis secara tatap muka atau offline karena dinilai lebih efektif dalam membantu peserta memahami persoalan pertanahan secara komprehensif.
Ia juga mengakui masih adanya kesenjangan kompetensi di kalangan pegawai yang cukup tinggi, sehingga diperlukan pelatihan teknis yang lebih intensif untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia secara optimal.
