Jakarta, Gesuri.id — Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengungkapkan kisah di balik kebijakan strategis pemerintahannya dalam mengatasi krisis sampah perkotaan yang sempat melumpuhkan berbagai titik di Kota Yogyakarta akibat penutupan tempat pembuangan akhir.
Kebijakan mendesak tersebut diambil dengan mengorbankan anggaran pengadaan mobil dinas wali kota dan wakil wali kota senilai hampir Rp3 miliar demi memborong ratusan gerobak pengangkut sampah.
Hal tersebut disampaikan Hasto saat mengikuti kegiatan Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Sampah melalui Zoom yang berlangsung di Aula Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Hasto menceritakan bahwa pada masa kampanye pencalonannya, tumpukan sampah di pinggir jalan yang memicu protes warga menjadi fokus utama yang dijanjikan untuk diselesaikan. Ketika terpilih dan melihat alokasi anggaran kendaraan dinas baru, ia memilih untuk langsung mengalihkan dana tersebut demi kebutuhan mendesak masyarakat.
"Ketika mendapatkan jatah untuk membeli mobil wali kota dan wakil wali kota yang harganya hampir Rp3 miliar untuk dua mobil, saya tidak butuhkan mobil itu. Yang saya butuhkan adalah gerobak-gerobak sebanyak 600 buah untuk mengangkut sampah langsung dari rumah-rumah warga," ujar Hasto.
Rekomposisi Sosial dan Gerakan "MasJos"
Keterbatasan lahan di kawasan perkotaan serta tingginya volume harian menuntut perubahan paradigma penanganan sampah dari hilir ke hulu. Pemerintah Kota Yogyakarta kemudian menginisiasi pendekatan yang disebut Rekomposisi Sosial, yaitu penanganan sampah berbasis gerakan pemberdayaan masyarakat secara mendasar.
Langkah ini diwujudkan melalui Gerakan MasJos (Masyarakat Jogja Olah Sampah). Melalui pendekatan yang komunikatif, warga diajak untuk memahami serta menerapkan lima langkah pengelolaan sampah secara mandiri, mulai dari pemilahan jenis sampah, pengolahan sampah organik, hingga pembudayaan penggunaan kembali (Reuse).
"Kami membuat satu perubahan bagaimana paradigma itu diubah. Tujuannya adalah mengurangi sebanyak-banyaknya sampah dari hulu dan menyelesaikannya di wilayah masing-masing," jelas Hasto.
Sebagai langkah evaluasi berkala, Pemkot Yogyakarta menerapkan sistem "Rapor Kelurahan" setiap minggunya. Penilaian dibagi menjadi tiga indikator warna: hijau untuk wilayah dengan pengelolaan sampah yang baik, kuning untuk kategori sedang, dan merah bagi kelurahan yang masih memiliki tumpukan sampah tinggi. Edukasi ini juga diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah serta melibatkan hampir 600 bank sampah aktif di seluruh wilayah kota.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Transformasi Depo Sampah Menjadi Taman Publik
Penerapan sistem pengangkutan terpadu dari rumah ke rumah menggunakan ratusan gerobak dan transport berdampak signifikan pada pengurangan beban tempat penampungan sementara. Sejumlah depo sampah yang sebelumnya kumuh dan meluber ke jalan kini berhasil ditutup serta dialihfungsikan.
"Depo yang sebelumnya penuh dan kotor sekarang kita ubah menjadi taman. Tempat-tempat itu selalu kita monitor setiap hari dan kini bisa dimanfaatkan anak-anak untuk beraktivitas," kata Hasto.
Selain pembenahan di darat, Pemkot Yogyakarta juga memfokuskan perhatian pada kebersihan aliran sungai dengan memasang Trash Barrier untuk menjaring sampah hanyut. Pemkot juga menyediakan layanan Tim Reaksi Cepat bagi warga yang ingin membuang barang berukuran besar, seperti kasur bekas, agar tidak dibuang sembarangan ke sungai.
Menyongsong Pekan Peduli Sampah di Yogyakarta, Hasto menegaskan kesiapan kotanya dalam menghadirkan inovasi pengelolaan lingkungan berkelanjutan, termasuk pembangunan 1.000 Teba yang siap diuji kelayakannya secara transparan dan online pada 14 November mendatang.
