Pasuruan, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi, meminta Pemkab Pasuruan harus lebih rasional dalam merencanakan pembangunan gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD Kabupaten Pasuruan senilai Rp 25 miliar.
Menurutnya, jangan memikirkan pembangunan gedung damkar ini untuk meningkatkan pelayanan dan kepentingan masyarakat.
“Jangan berpikir ke arah sana dulu, karena faktanya masih banyak pelayanan dan kepentingan masyarakat yang tidak terakomodir,” katanya seperti yang dikutip melalui laman surya.co.id.
Baca: AW Jadi Pemateri di Workshop Pelestarian Kesenian
Politisi PDI Perjuangan ini menyebut, salah satu contohnya adalah penanganan paska bencana yang terbengkalai selama ini.
Bahkan, kata dia, itu hanya sebatas formalitas. Sebab, banyak lokasi bencana yang tidak mendapatkan perhatian dan sentuhan.
“Maka ada kesan dibiarkan saja. Ya ada kejadian, sudah tidak dipikirkan kembali cara untuk bagaimana disempurnakan lagi,” jelasnya.
Menurutnya, banyak lokasi pasca bencana yang tidak tersentuh perbaikan. Bahkan, sudah lebih dari satu tahun tidak dimasukkan dalam program.
Contohnya, kata dia, jembatan ngipik, Desa Sumbersuko Kecamatan Gempol yang terkena banjir tahun 2021.
Sampai sekarang, kata AW, sapaan akrabnya, Pemkab tidak memikirkan nasibnya. Bahkan,ada indikasi dengan sengaja dibiarkan.
“Harusnya, Pemkab lebih memprioritaskan hal - hal yang seperti ini, dibandingkan membangun gedung yang nilainya besar,” lanjutnya.
Artinya, sudah satu tahun, jembatan yang rusak akibat diterjang banjir tidak segera diperbaiki oleh Pemkab Pasuruan.
Padahal, jembatan ini menjadi tempat lalu lintas kendaraan karena banyak aktifitas masyarakat. Itu salah satu layanan dasar yang harus dicukupi.
Selain itu, ada Tanggul Penahan Tanah (TPT) di Petungasri yang juga tidak tersentuh perbaikan padahal kejadiannya sudah dua tahun yang lalu.
Baca: Produk UMKM Binaan Banteng Pasuruan Berpartisipasi di G20
:Boleh saja merencanakan, tapi harus yang logis dan membuat skala prioritas pembangunan. Usahakan, kepentingan masyarakat didahulukan,” ujarnya.
Disampaikan dia, ini yang perlu diperhatikan dengan baik. Jangan sampai, urusan kebencanaan justru tidak teranggarkan dengan proporsional.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan ini menyebut Pemkab tak sensitif dengan situasi sekarang ini.
Di tengah ancaman resesi global plus melemahnya ekonomi akibat Pandemi, Pemkab justru membuat usulan yang tak masuk akal.
