Karanganyar, Gesuri.id - Ketua DPRD Karanganyar Fraksi PDI Perjuangan, Bagus Selo meminta Pemkab Karanganyar selaku Eksekutif dan pelaksana Perda, disiplin menegakkan Perda yang sudah ditetapkan. Sebab, membuat Perda itu juga membutuhkan biaya.
Jika tidak dilaksanakan, ujarnya, itu hanya akan merugikan masyarakat dan pemborosan anggaran.
Itu dikatakannya terkait maraknya masalah terkait perizinan yang berdampak di tengah masyarakat mendapat perhatian dari kalangan DPRD Karanganyar. Mulai dari penipuan pengembang perumahan hingga lokasi toko modern yang menyalahi Peraturan Daerah (Perda) di Karanganyar.
“Tugas kita pengawasan. Kita minta eksekutif melaksanakan Perda. Seperti terkait persoalan perizinan dinas yang hanya menggunakan Online Single Submission (OSS), itu tetap membutuhkan rekomendasi dinas terkait, dan rekomendasi teknis yang di lapangan,” terang Bagus Selo, dikutip dari jatengpos.co, Sabtu (30/8).
Seperti halnya perizinan Pasar Modern, jika hanya berdasarkan OSS hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan alamat berdiri. Hingga akhirnya lokasinya tidak sesuai Perda. Hal itu tentu akan memicu persoalan di masyarakat.
