Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., menghadiri Rapat Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (3/9/2026).
Dalam pembahasan tersebut, Cornelis dipercaya menjadi anggota Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Banggar DPR RI, yang membahas fondasi utama APBN mulai dari asumsi ekonomi makro, penerimaan negara hingga arah defisit dan pembiayaan.
Cornelis menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi 6 persen harus diwujudkan menjadi pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif melalui investasi produktif, penguatan industri manufaktur, ekspor bernilai tambah serta penciptaan lapangan kerja formal.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
“Pertumbuhan ekonomi harus terasa sampai kepada masyarakat. Ukurannya bukan hanya angka 6 persen itu, tetapi apakah lapangan kerja bertambah, kemiskinan berkurang dan kesejahteraan meningkat,” ujar Cornelis.
Menurutnya, setiap peningkatan belanja negara harus memiliki dampak yang dapat diukur terhadap penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan dan peningkatan produktivitas. Karena itu, Panja mendorong penguatan anggaran berbasis kinerja dengan impact assessment yang jelas.
Pada sisi pendapatan, Cornelis mendorong optimalisasi Core Tax System, perluasan basis perpajakan serta penutupan kebocoran penerimaan tanpa membebani masyarakat kecil. Ketergantungan PNBP terhadap sumber daya alam juga perlu dikurangi melalui diversifikasi penerimaan, sementara hilirisasi SDA harus menghasilkan nilai tambah, memperkuat industri domestik dan menciptakan efek pengganda bagi masyarakat.
“Penerimaan negara memang harus diperkuat, tetapi jangan kemudian rakyat kecil yang menjadi sumber tambahan bebannya. Yang harus dikejar adalah potensi yang belum tergarap dan kebocoran yang harus ditutup,” tegasnya.
Sementara pada aspek pembiayaan, Panja mendorong defisit RAPBN 2027 dijaga maksimal 2,4 persen terhadap PDB. Pembiayaan defisit harus diarahkan kepada investasi produktif yang memberikan multiplier effect, sedangkan utang harus diprioritaskan bagi kegiatan yang meningkatkan kapasitas ekonomi, ekspor, industri manufaktur dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam konteks tersebut, Cornelis mengingatkan pemerintah agar utang tidak digunakan untuk membiayai belanja yang bersifat konsumtif, termasuk menjadikannya sebagai sumber pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, MBG merupakan program penting, tetapi sumber pembiayaannya harus tetap memperhatikan kesehatan dan keberlanjutan fiskal negara.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Kalau berutang, gunakan untuk kegiatan yang produktif. Jangan utang dipakai untuk membiayai MBG. Programnya penting, tetapi sumber pembiayaannya harus sehat. Utang harus melahirkan kapasitas ekonomi baru, bukan menambah beban APBN di masa depan,” tegas Cornelis.
Cornelis juga menyoroti pentingnya transparansi pembiayaan non-utang dan innovative financing, termasuk sinkronisasi kebijakan investasi pemerintah dengan Danantara, agar setiap penugasan investasi melalui uji kelayakan yang ketat dan tidak menimbulkan risiko fiskal tersembunyi di kemudian hari.
Cornelis menegaskan, arah APBN 2027 harus bergeser dari sekadar mengejar ekonomi “tumbuh lebih tinggi” menjadi bagaimana rakyat dapat “sejahtera lebih cepat”. Setiap rupiah anggaran harus diarahkan untuk mengurangi beban hidup, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan serta mempercepat pemerataan kesejahteraan hingga ke daerah.
