Bandung, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Bayu Satya Prawira menghadiri rapat kerja pembahasan Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 bersama mitra kerja Komisi II, yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Rabu (1/10).
Kegiatan yang berlangsung di Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, ini membahas berbagai program strategis sektor ketahanan pangan, hortikultura, serta peternakan yang menjadi prioritas pembangunan Jawa Barat di tahun anggaran mendatang.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menilai pembahasan RKUA-PPAS 2026 ini memiliki arti penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Jawa Barat serta memastikan setiap program yang diusulkan selaras dengan kebutuhan masyarakat
Terutama dalam memperkuat ketersediaan pangan, meningkatkan produktivitas petani dan peternak, serta memperkuat daya saing produk lokal Jawa Barat.
“Kami di Komisi II terus mendorong agar alokasi anggaran benar-benar berpihak kepada petani dan peternak, sehingga mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di Jawa Barat,” ujarnya.
Rapat kerja juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga pangan, mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi, serta memperluas akses pasar bagi hasil pertanian dan peternakan di Jawa Barat.
Rangkaian pembahasan RKUA-PPAS 2026 ini akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS yang nantinya dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum penetapan APBD 2026.
