Jakarta, Gesuri.id – Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, mendukung penuh langkah pemerintah dalam memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Upaya ini dinilai krusial sebagai bagian dari pembangunan sistem Satu Data Indonesia yang lebih akurat, transparan, dan terintegrasi.
Dukungan tersebut disampaikan Andreas saat memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di Kantor PT PLN (Persero) UID Sulselrabar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/6/2026). Kunjungan ini berfokus pada penelaahan DTSEN bagi penerima subsidi dan kompensasi listrik.
Baca: Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan
Menurut Andreas, penyempurnaan data ini adalah langkah strategis untuk meminimalkan salah sasaran dalam penyaluran bantuan pemerintah.
“Jika DTSEN terus disempurnakan dan terintegrasi dalam Satu Data Indonesia, pemerintah akan sangat terbantu untuk memastikan program bantuan serta subsidi berjalan lebih tepat sasaran,” ujar Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Saat ini, proses penguatan DTSEN tengah berjalan melalui kolaborasi lintas instansi, salah satunya antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan PLN. Andreas menjelaskan bahwa petugas melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang valid.
Langkah konkretnya meliputi:
- Pemotretan kondisi fisik rumah tangga pelanggan PLN.
- Perekaman indikator kesejahteraan secara riil di masyarakat.
“BPS bersama PLN memotret langsung kondisi di lapangan. Data empiris ini menjadi elemen penting untuk memperbaiki DTSEN dan menentukan kategorisasi desil masyarakat secara lebih akurat,” jelas Andreas.
Ia menambahkan, penentuan desil (kelompok kesejahteraan) selama ini menggunakan sejumlah variabel prediktif untuk memetakan kondisi sosial-ekonomi. Oleh karena itu, proses pemutakhiran harus dilakukan dengan cermat agar menghasilkan klasifikasi yang tepat.
Baca: Ganjar Pranowo Akui Belajar Industri Kreatif dari K-POP
Andreas juga mengingatkan bahwa urgensi DTSEN tidak hanya berdampak pada subsidi listrik. Data tunggal ini menjadi rujukan utama bagi berbagai program strategis nasional lainnya, seperti:
- Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).
- Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
- Program beasiswa pendidikan.
Mengingat cakupannya yang luas, kesalahan data sekecil apa pun dapat berdampak sistemik terhadap masyarakat yang berhak menerima bantuan.
“Karena digunakan untuk banyak program, akurasi DTSEN dan pembagian desilnya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai kekeliruan data merugikan penerima manfaat yang seharusnya dibantu negara,” tandasnya.
Di akhir penjelasannya, Andreas optimistis bahwa integrasi DTSEN akan menjadi fondasi kokoh bagi sistem data nasional. Baginya, karut-marut data yang selama ini kerap menjadi akar masalah penyaluran subsidi di Indonesia harus segera diselesaikan melalui integrasi Satu Data Indonesia ini.
